Penasehat TKD Jawa Tengah Terima Roadmap Perlindungan Perempuan dan Anak
JAKARTA - Penasehat Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran Propinsi Jawa Tengah, Eko Priyono menerima Roadmap Perlindungan Perempuan dan Anak. Roadmap tersebut diserahkan oleh Susianah Affandy pada 7 Mei 2024 di Kota Pekalongan di Kantor DPP Pencinta Tanah Air Indonesia (Petanesia). Penyerahan Roadmap perlindungan perempuan dan anak bertepatan dengan kegiatan Halal Bihalal Jam’iyah Rotibul Kubro “Merawat Silaturahmi Menjaga Negeri” yang diselenggarakan oleh Kanzus Sholawat Habib Lutfi dihadiri oleh 500-san warga.
Kepada media, Eko yang juga merupakan Ketua Umum DPP Petanesia menyatakan bahwa sebagai bagian dari pemenangan Prabowo-Gribran pihaknya merasa bertanggung jawab untuk ikut mengusulkan kader-kader bangsa yang berkualitas masuk dalam gerbong kepemimpinan Indonesia lima tahun ke depan. Salah satu kader bangsa yang teruji memiliki komitmen kuat dalam pengabdian adalah Susianah. Eko secara khusus mengundang Susianah untuk memaparkan Roadmap perlindungan perempuan dan anak.
Eko menyadari sepenuhnya bahwa Presiden Prabowo memiliki hak preogratif dalam menentukan siapa saja yang akan menjadi para pembantunya dalam Kabinet. Selama ini rekrutment elit dalam kabinet kita ketahui selalu diusung oleh Partai Politik sedangkan Susianah bukan bagian dari parpol. Maka menurut Eko pihaknya realistis jika hanya mengusung Susianah sebagai Wakil Menteri Sosial, Perlindungan Perempuan dan Anak. Eko menyatakan tidak mempermasalahkan jika tugas dan kewenangan Wakil Menteri hanya sebagai bamper. Justru di situlah Susianah tepat menampati posisi tersebut karena diharapkan fokus bekerja dan melayani kelompok rentan di negeri ini.
Dalam roadmap yang Eko terima, Susianah memaparkan visinya dalam membangun Indonesia ramah perempuan, anak dan penyandang disabilitas. Susianah memaparkan pendekatan perlindungan social dari yang awal mulanya bersifat carity menuju pada pendekatan pemenuhan hak. Misi ini dapat terwujud dengan adanya insfrastruktur layanan public yang ramah, aksesible, aman dan memiliki keberpihakan kepada korban. Infrastruktur layanan public juga dibangun secara inklusif sehingga bisa memberikan layanan dan melindungi penyandang disabilitas seperti yang ada pada infrastruktur Pendidikan, kesehatan, ruang terbuka ramah perempuan dan anak.
Dalam roadmap, Susianah juga menyampaikan pentingnya pembangunan system pencegahan kekerasan (fisik, seksual dan mental), segala bentuk eksploitasi, trafficking dan diskriminasi kepada perempuan, anak dan penyandang disabilitas. System pencegahan dapat diwujudkan dengan adanya dukungan lintas sektor serta peningkatan fungsi satgas di tingkat desa. Selanjutnya, roadmap memaparkan agar Pemerintah membangun system perlindungan terpadu melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan SDM pengada layanan sampai tingkat desa. Selain itu juga dibutuhkan peningkatan peran serta multi sektor di tingkat desa dalam layanan perlindungan perempuan, anak dan penyandang disabilitas.
Roadmap karya Susianah juga mengupas tentang pentingnya program penguatan ekonomi perempuan melalui akses yang luas dibidang pelatihan, akses permodalan dan dukungan pengembangan inovasi kepada perempuan dan penyandang disabilitas pelaku usaha. Pemerintahan Prabowo-Gibran menurut Susianah juga memiliki PR dalam mencapai target SDGs di tahun 2023. Terkait hal tersebut, Roadmap Susianah ini menitik beratkan tugas Pemerintah pada SDGs Desa karena aktifitas warga adanya di desa. Capaian SDGs Desa berkaitan dengan perempuan dan anak antara lain penurunan kemiskinan ekstrem, kekerasan seksual, kekerasan anak, pernikahan usia anak, anak stunting, angka kematian Ibu melahirkan dan pekerja anak. Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah harus membuka akses yang luas di bidang Pendidikan, pekerjaan yang layak dan terbangunnya ketahanan keluarga.
