Antisipasi Krisis, Erick Thohir Diminta Fokus Urus BUMN

Jakarta - Penguatan dollar AS terhadap rupiah berdampak ke BUMN yang mengandalkan bahan baku impor, serta memiliki utang luar negeri.

Utang luar negeri (ULN) badan usaha milik negara (BUMN) per Februari 2024 tercatat sebesar US$ 49 miliar sudah dipastikan akan membengkak akibat kenaikan nilai tukar dollar terhadap rupiah.

Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Mercu Buana (ILUNI UMB) Aznil Tan mengatakan Indonesia diambang krisis moneter seperti tahun 1997 dan 1998, karena dipicu utang BUMN.

"Utang BUMN US$ 49 miliar akan semakin membengkak akibat kenaikan dollar Amerika terhadap rupiah. Utang BUMN ini berpotensi terjadinya krisis moneter seperti waktu 1997 - 1998," kata Aznil yang juga aktifis 98 ke media, Jakarta. Selasa (23/04).

Aznil Tan mengkritik manuver politik dilakukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir mendapatkan posisi pada pemerintahan Prabowo nanti.

"Miris memang melihat perilaku Erick Thohir sebagai Menteri BUMN. Dunia sedang goncang ekonominya, dia malah sibuk urus politik," ujarnya.

Aznil menyampaikan, Erick Thohir tidak cukup hanya melakukan warning pada perusahaan-perusahaan pelat merah.

"Erick Thohir stop urus politik.  Semestinya dia jungkir balik, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki menyelamatkan perusahaan BUMN agar tidak bertumbangan. Jangan bossy, jangan mentang-mentang anak emas Jokowi dan berjasa memenangkan anak Jokowi pada pilpres kemarin, lalu dia abai tanggungjawabnya," kritik Aznil tajam.

Sebagaimana diketahui, Erick Thohir sebelumnya memberikan peringatan kepada setiap perusahaan pelat merah di tengah kondisi penguatan dolar AS terhadap rupiah hingga berada di level Rp 16.200. Erick mengatakan, dirinya telah memberikan arahan kepada jajaran BUMN untuk mengoptimalkan pembelian dolar AS. Ia juga meminta agar BUMN melakukan perhitungan detail atas risiko secara finansial.

Konflik Iran-Israel membuat situasi geopolitik dunia semakin memburuk.  Situasi tersebut dikhawatirkan akan mendatangkan dampak negatif pada BUMN.

Hal ini terutama bagi BUMN yang bergantung pada bahan baku impor serta yang punya porsi utang luar negeri besar dalam dolar AS seperti MIND ID, PLN, Pertamina, hingga BUMN farmasi.