Menteri AHY Menuju Bolsel, Cek Tanah Relokasi Korban Erupsi Gunung Ruang

MANADO, iNewsManado.id - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertolak ke Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) untuk meninjau lahan calon relokasi bagi korban erupsi Gunung Ruang di Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Minggu (5/5/2024).

Menteri AHY bertolak dari Jakarta ke Bandara Gorontalo, Provinsi Gorontalo untuk kemudian melanjutkan perjalanan meninjau calon lahan relokasi warga pengungsi yang terdampak erupsi Gunung Ruang di Desa Modisi, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara.

Perjalanan Menteri AHY dilakukan untuk menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas di Istana Negara, Jakarta pada (3/5/2024).

"Saat ini, ada 301 keluarga yang akan segera direlokasi karena memang mereka selama ini berpenghidupan di sekitar Gunung Ruang yang berpotensi terdampak secara langsung dari erupsi, sehingga keputusan pemerintah dalam rapat terbatas yang dipimpin Bapak Presiden Joko Widodo kita ingin merelokasi masyarakat tersebut agar lebih aman," kata Menteri ATR/Kepala BPN sebelum meninggalkan Jakarta.

Menteri ATR/Kepala BPN terbang ke Bandara Djalaludin, Gorontalo karena Bandara Sam Ratulangi, Manado saat ini masih ditutup akibat abu erupsi Gunung Ruang. Dari Gorontalo, Menteri ATR/Kepala BPN akan menempuh perjalanan darat selama kurang lebih 4 jam untuk sampai ke Desa Modisi, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. 

Pemerintah sudah menetapkan Desa Modisi ini sebagai lahan relokasi, baik untuk permukiman warga pengungsi.

"Saya ingin meyakinkan apakah lahan yang dipersiapkan di Bolaang Mongondow Selatan ini sudah siap, statusnya sudah clean and clear karena kita berharap relokasi ini segera bisa dilakukan," ujar Menteri ATR/Kepala BPN.

Pemerintah Provinsi Sulut akan membebaskan tanah di wilayah yang sudah ditetapkan menjadi tempat relokasi. Dalam hal ini, Kementerian ATR/BPN bertugas memastikan tanah di lokasi relokasi tersebut berstatus clean and clear. Setelah semua syarat administrasi pertanahan terpenuhi, barulah pembangunan hunian masyarakat bisa dilakukan. 

Menteri ATR/Kepala BPN berkomitmen untuk mempercepat proses administrasi pertanahan tersebut agar relokasi dan pembangunan infrastruktur bagi warga pengungsi bisa segera dilakukan.

"Pemerintah harus segera hadir untuk memastikan masyarakat yang terdampak itu mendapatkan kepastian. Kita harus memberikan rasa aman, rasa kepastian kepada masyarakat. Mudah-mudahan ini bisa segera kita _follow up_ dengan langkah-langkah selanjutnya," tutup Menteri ATR/Kepala BPN.

Sebagai informasi, sebelum dini hari tadi terbang ke Gorontalo, kemarin malam Menteri ATR/Kepala BPN melakukan rapat koordinasi dengan Sekjen, para Dirjen terkait, Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulut dan para Kepala Kantor Pertanahan terkait, untuk memastikan status tanah calon lahan relokasi. Hasil rapat koordinasi ini langsung dikirimkan kepada Presiden RI sebagai laporan awal.