Habiburokhman Dilaporkan ICW ke MKD, Tegaskan UU Perampasan Aset Sudah Disusun Terbuka
JAKARTA, iNews.id - Ketua Komisi III DPR Habiburokhman dilaporkan Indonesia Corruption Watch (ICW) ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Pelaporan ini terkait Undang-Undang Perampasan Aset.
Habiburokhman mengaku tak mempersoalkan pelaporan tersebut. Dia mengeklaim telah melakukan yang terbaik selama proses penyusunan UU Perampasan Aset.
"Nggak ada masalah ICW membuat laporan ke MKD. Kami wakil rakyat dan mereka bagian dari rakyat. Berbagai kritikan kami terima, tapi kami sudah lakukan yang terbaik dalam pembentukan UU Perampasan Aset Tipikor ini," ujar Habiburokhman, dikutip Sabtu (20/11/2026).
Diketahui, ICW melaporkan Ketua DPR Puan Maharani dan Habiburokhman ke MKD pada Kamis (19/112026).
Salah satu alasan pelaporan, DPR dinilai tidak mempublikasikan naskah RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya di situs resmi DPR sejak tahap awal pembahasan hingga pengesahan. Selain itu, ICW menilai pembahasan dilakukan secara tertutup tanpa melibatkan koalisi masyarakat sipil dalam perumusan aturan.
Pelaporan ini merupakan tindak lanjut somasi yang dilayangkan pada 13 November 2026 dengan tenggat waktu respons hingga 16 November 2026 pukul 16.00 WIB, yang dinilai tidak mendapat tanggapan memadai dari DPR.
Merespons itu, Habiburokhman mengatakan, pihaknya telah mempublikasikan draf UU Perampasan Aset sejak Panja menyerahkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) rancangan UU tersebut.
"Selain itu seluruh proses RDPU, Raker, Rapat Timus Timsin, Rapat Panja, Rapat Pembahsan DIM hingga pengambilan keputusan dan pengesahan paripurna dilakukan secara terbuka, diliput media massa, disiarkan live TV Parlemen dan akun YouTube Parlemen, dihadiri mahasiswa magang. Jadi kurang terbuka apa lagi," katanya.
Mengenai tak dilibatkannya ICW, dia mengatakan pihaknya memprioritaskan kelompok masyarakat yang mengajukan diri untuk menjadi narasumber sejak awal pembahasan. Setidaknya ada 90 pihak yang mengajukan tetapi hanya bisa terakomodasi 87.
"Yang lainnya kami minta memberikan masukan tertulis karena memang waktu yang tidak mencukupi. Masalahnya ICW justru tidak pernah mengajukan diri untuk menjadi narasumber," ujar Habiburokhman.
"Kalau kami mengundang mereka tentu tidak adil bagi masyarakat lain yang mengajukan tapi belum sempat diundang. Mereka juga tidak mengirim masukan tertulis," katanya.










