Pemerintah Siapkan Aturan Integrasi Tarif Tol di Jabodetabek, Medan, dan Surabaya

Pemerintah Siapkan Aturan Integrasi Tarif Tol di Jabodetabek, Medan, dan Surabaya

Terkini | inews | Jum'at, 20 November 2026 - 18:03
share

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah menyiapkan regulasi mengenai integrasi tarif jalan tol yang akan menyasar sejumlah kawasan metropolitan di Indonesia. Aturan tersebut diharapkan dapat menyelaraskan sistem pentarifan antarruas sekaligus mengurangi disparitas tarif jalan tol.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Ni Komang Rasminiati mengatakan, penyusunan regulasi berupa Peraturan Menteri (Permen) PU tentang Pedoman Integrasi Jalan Tol saat ini telah memasuki tahap harmonisasi dengan Kementerian Hukum.

"Itu sebagai payung hukum terhadap integrasi terutama di kawasan Jabodetabek, Medan Raya, dan Surabaya Raya," ujar Ni Komang dalam konferensi pers kesiapan infrastruktur menghadapi Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru) di Kementerian PU, Jumat (20/11/2026).

Dia berharap regulasi tersebut dapat segera diundangkan pada tahun ini. Nantinya, aturan tersebut menjadi landasan hukum bagi pemerintah untuk mengevaluasi penerapan integrasi pentarifan jalan tol. Adapun kawasan yang menjadi perhatian dalam evaluasi tersebut meliputi Jabodetabek, Medan Raya, dan Surabaya Raya.

Ni Komang mengatakan, salah satu tujuan pengintegrasian tarif tol adalah membagi arus lalu lintas kendaraan yang saat ini terkonsentrasi pada ruas-ruas tertentu. Sebab, ruas lainnya memiliki tarif berbeda, bergantung pada nilai investasi yang dilakukan pada tahap awal pembangunan.

Nantinya, pengguna tol hanya perlu melakukan satu kali tap di gerbang tol dan tidak perlu melakukan tap ulang ketika memasuki ruas tol dengan pengelolaan berbeda. Konsep ini juga memungkinkan peniadaan gardu tol di setiap sambungan jaringan jalan tol. Dengan demikian, waktu tempuh kendaraan di jalan tol diharapkan semakin singkat.

"Jadi tujuan dari pengintegrasian pentarifan jalan tol itu untuk meningkatkan kinerja layanan dari jaringan jalan tolnya. Agar terjadi distribusi lalu lintas yang lebih seimbang," tambahnya.

Rencana integrasi tarif jalan tol juga memiliki landasan hukum melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol. Dalam Pasal 84, pemerintah membuka ruang evaluasi dan penyesuaian tarif tol untuk memenuhi kebutuhan pelayanan lalu lintas pada sistem jaringan jalan tol di wilayah tertentu dengan memperhatikan kapasitas jalan tol.

Penyesuaian tarif tersebut dapat dilakukan melalui dua mekanisme, yakni penerapan sistem tarif berbasis wilayah atau area-based pricing dan sistem tarif berbasis waktu atau time-based pricing.

Untuk sistem tarif berbasis wilayah, pemerintah dapat menetapkan besaran tarif untuk satu atau beberapa ruas jalan tol berdasarkan lokasi. Sementara itu, sistem tarif berbasis waktu memungkinkan penetapan tarif untuk satu atau beberapa ruas berdasarkan waktu.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah harus mempertimbangkan kemampuan bayar pengguna jalan tol, besarnya keuntungan biaya operasi kendaraan, serta kelayakan investasi jalan tol.

Meski demikian, pemerintah belum merinci ruas-ruas yang akan menjadi prioritas penerapan integrasi tarif maupun skema besaran tarif yang nantinya diberlakukan. Kepastian mengenai mekanisme pelaksanaan, termasuk dampaknya terhadap pengguna jalan dan badan usaha pengelola tol, masih menunggu penyelesaian Rancangan Peraturan Menteri PU.

Topik Menarik