Disahkan Lebih Awal dari Tenggat 15 Desember, Puan Tegaskan RUU Perampasan Aset Tanpa Tekanan
JAKARTA, iNews.id - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya resmi disahkan menjadi undang-undang oleh DPR RI. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 yang berlangsung di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (19/11/2026).
Pengesahan regulasi ini tercatat lebih cepat dibandingkan tenggat waktu yang ditetapkan sebelumnya, yakni paling lambat 15 Desember 2026.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan rasa syukurnya atas rampungnya pembahasan aturan tersebut lebih awal. Namun, ia menegaskan bahwa percepatan pengesahan ini tidak dilandasi oleh tekanan pihak mana pun maupun proses yang terburu-buru.
“Seperti tadi sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III, bahwa undang-undang ini disahkan bukan karena didesak atau terburu-buru,” ujar Puan saat memberikan keterangan pers usai rapat paripurna.
Lebih lanjut, Puan mengingatkan bahwa wacana penyusunan RUU Perampasan Aset ini sebenarnya sudah bergulir sejak 18 tahun lalu dan kerap mendapat dorongan publik agar segera dirampungkan. Sepanjang proses pembahasannya, DPR telah menempuh berbagai tahapan penyerapan aspirasi masyarakat secara luas.
“Dalam perjalanannya sudah dilakukan banyak hal, seperti 87 kali meaningful participation, kemudian kunjungan ke daerah ke-15 provinsi, bahkan ke-46 dapil dan lain-lain sebagainya,” jelasnya.
Puan berharap kehadiran undang-undang baru ini dapat memberikan manfaat nyata dalam penegakan hukum. Ia juga memastikan berbagai kekhawatiran yang sempat muncul selama proses pembahasan telah diantisipasi dalam rumusan aturan tersebut.
“Jadi, alhamdulillah hari ini sudah bisa disahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tersebut dan insyaallah ini bisa bermanfaat, berguna, dan hal-hal yang kemudian dikhawatirkan tadi juga sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III, kita sudah antisipasi,” pungkasnya.










