Polri Tunda Ekspose Dugaan Makar terkait Penyadapan Prabowo di Kejagung
JAKARTA, iNews.id - Polri menunda kegiatan ekspose bersama Kejaksaan Agung (Kejagung) soal dugaan makar terkait penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Agenda yang semula dijadwalkan berlangsung hari ini, Jumat (20/11/2026) ditunda hingga pekan depan.
"Ekspose dengan JPU ditunda minggu depan," kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro saat dikonfirmasi iNews.id.
Ekspose bersama Kejagung sedianya dilakukan setelah Bareskrim Polri menggelar perkara dugaan makar pada Kamis (19/11/2026).
Dalam gelar perkara tersebut, Susatyo mengatakan penyidik mendalami tiga fokus. Pertama, perbuatan persiapan. Kedua, pemufakatan yang dimulai dari tahap persiapan. Ketiga, permulaan pelaksanaan dugaan makar.
"Tiga hal ini yang menjadi fokus kami mengumpulkan barang bukti," ujar Susatyo.
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.
Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara itu, Slamet Uliandi dikenakan tahanan rumah dengan alasan kesehatan.
Mabes Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta dalam sidang etik pada Selasa (10/11/2026). Terbaru, Polri juga memecat Irjen Eko Hadi Santoso melalui sidang etik pada Selasa (17/11/2026).
Peristiwa penyadapan tersebut diduga berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon disebut dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.
Selain Presiden, penyadapan diduga menyasar pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.
Keempat tersangka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun. Mereka juga dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana enam tahun, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana delapan tahun.










