Desak Verifikasi Penerima Jamsos, Perindo Gunung Mas Kawal Anggaran BPJS Rp3,7 Miliar

Desak Verifikasi Penerima Jamsos, Perindo Gunung Mas Kawal Anggaran BPJS Rp3,7 Miliar

Nasional | inews | Kamis, 19 November 2026 - 16:36
share

GUNUNG MAS, iNews.id - Alokasi anggaran perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebesar Rp3,702 miliar dalam APBD Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah tahun 2027 perlu diikuti kejelasan jumlah penerima dan ketepatan pendataan. 

Tanpa verifikasi yang akurat, anggaran perlindungan bagi pekerja rentan dan unsur kelembagaan desa berisiko tidak menjangkau seluruh kelompok yang membutuhkan.

Persoalan tersebut menjadi perhatian Fraksi Partai Perindo DPRD Gunung Mas dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2027. Fraksi Perindo mengapresiasi komitmen pemerintah kabupaten mengalokasikan anggaran perlindungan sosial, tetapi meminta penjelasan lebih terperinci mengenai sasaran penerima manfaat.

Juru Bicara Fraksi Partai Perindo DPRD Gunung Mas, Darwinson Concon menegaskan, besarnya alokasi anggaran harus diimbangi dengan kepastian jumlah peserta yang akan ditanggung pemerintah daerah.

"Bukan hanya besaran anggarannya, tetapi juga berapa jumlah penerima yang dapat diakomodasi dan bagaimana mekanisme verifikasi datanya perlu dipastikan. Kami ingin program ini tepat sasaran dan tidak terjadi tumpang tindih kepesertaan," ujar Darwinson, Kamis (19/11/2026).

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebelumnya menjelaskan telah mengalokasikan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi 9.500 pekerja rentan melalui kerja sama Dinas Sosial dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palangka Raya. Untuk membiayai kepesertaan tersebut, Dinas Sosial menganggarkan sekitar Rp1,915 miliar.

Kerja sama itu tertuang dalam perjanjian Nomor 400.9.11/116/D/DINSOS/IV/2026 dan Nomor PER/11/042026. Sementara itu, anggaran Rp3,702 miliar pada 2027 mencakup iuran pekerja rentan serta kepesertaan kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), ketua RT, damang dan mantir adat.

Menurut Darwinson, luasnya cakupan kelompok penerima menuntut pemerintah daerah memastikan proses pendataan dilakukan secara cermat. "Ini untuk menghindari adanya data penerima yang tercatat lebih dari satu kali," tegas Wakil Ketua Komisi II DPRD Gunung Mas ini.

Selain perlindungan sosial, Fraksi Perindo juga menyoroti penurunan Dana Desa sebesar 54,09 persen. Pengurangan tersebut dinilai berpotensi mempersempit ruang fiskal pemerintahan desa, terutama untuk membiayai kebutuhan operasional dan mendukung keberlangsungan kelembagaan adat.

Darwinson meminta pemerintah kabupaten tetap memberikan perhatian terhadap kebutuhan dasar pemerintahan desa dan insentif kelembagaan adat di tengah penurunan transfer tersebut. Pemerintah desa membutuhkan dukungan anggaran agar dapat menjalankan fungsi pelayanan dan pemerintahan secara optimal.

"Jangan sampai penurunan Dana Desa berdampak pada terganggunya operasional pemerintahan desa maupun insentif bagi kelembagaan adat. Keduanya memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di tingkat desa," tuturnya.

Fraksi Perindo mendorong agar pembahasan APBD 2027 turut mempertimbangkan keberlanjutan program perlindungan sosial serta kemampuan pemerintahan desa dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat.

Topik Menarik