Ini Alasan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tak Hadiri Panggilan Kejagung, Janji Hadir Pekan Depan
BEKASI, iNews.id - Wali Kota Bekasi Tri Adhianto buka suara usai dirinya tidak memenuhi panggilan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi kerja sama operasi (KSO) antara PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi dengan PT Pertamina EP periode 2009-2024.
Tri mengatakan, ketidakhadirannya dalam pemeriksaan sebagai saksi disebabkan agenda lain yang telah terjadwal sebelumnya dan tidak dapat ditinggalkan. Karena itu, dirinya tidak hadir dan meminta penyidik Kejagung menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap dirinya.
"Jadi gini, Kejagung kemarin itu kan datang surat pemanggilannya di hari Senin, dan di hari Selasa kemarin. Saya sudah janji, kurang lebih sepekan lalu ada kegiatan diskusi terkait dengan Habibie Center," ujar Tri saat ditemui di Kawasan Wisata Air Kalimalang, Bekasi, Rabu (18/11/2026).
Dia menyebut, pemanggilan oleh Kejagung berkaitan langsung dengan penyelidikan dugaan korupsi KSO PT Migas Kota Bekasi dengan PT Pertamina EP periode 2009-2024.
"Terkait PT Migas," kata dia.
Ketua DPC PDIP Kota Bekasi itu memastikan akan memenuhi panggilan berikutnya yang telah dijadwalkan penyidik pada pekan depan. Dia juga berencana membawa sejumlah dokumen pendukung untuk membantu proses pemeriksaan terkait perkara tersebut.
"Ya kan harus ada data-data yang kita persiapkan. Pada intinya untuk pemanggilan ulang esok, saya akan hadir," tuturnya.
Sebelumnya, Kejagung menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap Tri usai tidak hadir dalam panggilan pertama pada Selasa (17/11/2026) kemarin. Pemeriksaan itu dilakukan dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait kasus dugaan dugaan korupsi KSO PT Migas Kota Bekasi dengan PT Pertamina EP periode 2009-2024.
Kejagung kemudian menetapkan jadwal pemanggilan ulang untuk kedua kalinya terhadap Tri pada Selasa, 24 November 2026. "(Panggilan kedua) Selasa, 24 November," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, di Jakarta kepada wartawan, Rabu (18/11/2026).
Dalam pengusutan perkara tersebut, tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) juga telah menggeledah enam lokasi yang berkaitan dengan kasus tersebut.
Enam lokasi itu meliputi Kantor Sekretariat Daerah Kota Bekasi, Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi, serta kantor PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi.
Penyidik juga menggeledah Kantor Foster Oil & Energy Pte. Ltd di Sampoerna Strategic, Jalan Sudirman, Jakarta. Dua lokasi lainnya yakni Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi.
Lebih lanjut, kasus perkara besar yang ditaksir merugikan keuangan negara hingga Rp2 triliun ini sebelumnya ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi. Namun, mengingat skala kerugian dan kompleksitas perkara, penyidikan kasus tersebut akhirnya diambil alih langsung oleh Kejagung.










