Israel Usir Delegasi Uni Eropa, Tetapkan Desa di Pelestina Zona Militer Tertutup
TEPI BARAT, iNews.id - Militer Israel menetapkan Desa Khirbet Umm Al Khair di Tepi Barat, wilayah Palestina yang diduduki, sebagai zona militer tertutup, Senin (16/11/2026). Kebijakan tersebut memaksa delegasi Uni Eropa (UE) dan Gubernur Hebron Khaled Dudin meninggalkan desa tersebut saat melakukan kunjungan untuk melihat langsung kondisi warga Palestina yang mengalami serangan dan intimidasi para pemukim Israel.
Pengusiran delegasi Eropa itu terjadi ketika perwakilan UE untuk Yerusalem Timur, Andreas Fiedler, secara terbuka mendesak Israel menghentikan kekerasan pemukim terhadap warga Palestina di Tepi Barat.
Fiedler juga meminta pemerintah Israel meminta pertanggungjawaban para pemukim yang terlibat dalam serangan terhadap warga Palestina. Dia juga menegaskan, pembangunan permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki merupakan tindakan ilegal menurut hukum internasional.
"Kekerasan pemukim di Tepi Barat harus dihentikan," kata Fiedler, kepada Anadolu.
Dia juga menegaskan Israel harus menindak para pemukim yang melakukan kekerasan terhadap warga Palestina.
Kunjungan delegasi Eropa tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Hebron untuk melihat langsung kondisi masyarakat setempat di tengah meningkatnya serangan pemukim Israel dan operasi militer Israel. Namun, penetapan zona militer tertutup membuat delegasi UE, Gubernur Hebron, serta sejumlah perwakilan lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat sipil harus meninggalkan lokasi.
Fiedler mengatakan UE telah menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah pemukim Israel yang bertanggung jawab atas kekerasan terhadap warga Palestina. UE juga akan terus memberikan dukungan kepada masyarakat Palestina di kawasan tersebut agar mereka dapat mempertahankan kehidupan dan tempat tinggalnya.
Serangan Pemukim Israel Makin Menggila
Khirbet Umm Al Khair selama ini menghadapi tekanan dari pemukim Israel yang berupaya memperluas permukiman ilegal di kawasan tersebut. Salah satu persoalan utama adalah pembangunan pos permukiman baru di dalam dan sekitar desa untuk memperluas permukiman Karmiel.
Warga juga menghadapi pembongkaran rumah dan bangunan, serangan fisik, serta pembatasan pergerakan. Penutupan akses jalan menggunakan gerbang besi, gundukan tanah dan balok beton membuat penduduk semakin sulit menjangkau kota Yatta dan Hebron, termasuk untuk memperoleh layanan kesehatan dan pendidikan.
Menurut laporan kantor koordinasi urusan kemanusiaan PBB (OCHA) pada 13 November 2026, kekerasan pemukim Israel di Tepi Barat terus meningkat.
OCHA mencatat 410 serangan pemukim terkait musim panen zaitun sejak 1 September hingga 9 November 2026. Serangan tersebut mencakup kekerasan terhadap petani, perusakan properti, hingga pencurian hasil panen.
Bahkan, selama 3-9 November saja, terdapat 52 serangan pemukim yang mengakibatkan korban luka atau kerusakan properti di 38 komunitas Palestina.
OCHA juga mencatat 467 serangan pemukim sepanjang Oktober 2026. Angka tersebut menjadi yang tertinggi dalam satu bulan sejak PBB mulai mendokumentasikan insiden semacam itu pada 2006.
Situasi tersebut memperlihatkan bahwa ancaman terhadap masyarakat Palestina bukan hanya berupa serangan fisik, tetapi juga pembatasan akses terhadap tanah pertanian, rumah dan sumber penghidupan mereka.
Ribuan Warga Palestina Terusir dari Rumah
Dampak kekerasan pemukim juga terlihat dari meningkatnya jumlah warga Palestina yang kehilangan tempat tinggal.
OCHA melaporkan lebih dari 6.700 warga Palestina mengungsi akibat kekerasan pemukim dan pembatasan akses sejak Januari 2023 hingga 9 November 2026. Mereka berasal dari 134 komunitas di Tepi Barat.
Sebanyak 49 komunitas bahkan telah sepenuhnya ditinggalkan penduduknya akibat tekanan tersebut.
Dalam laporan PBB lainnya pada Oktober 2026, disebutkan rata-rata 17 warga Palestina, termasuk delapan anak-anak, terusir dari tempat tinggal mereka setiap hari sepanjang 2026 akibat pembongkaran bangunan, kekerasan pemukim dan pembatasan akses.
PBB juga mencatat sedikitnya 1.216 warga Palestina, termasuk 263 anak-anak, tewas di Tepi Barat sejak 7 Oktober 2023 hingga 9 September 2026. Sedikitnya 13.300 orang lainnya terluka.
Uni Eropa Jatuhkan Sanksi kepada Pemukim Israel
Sikap keras Fiedler terhadap kekerasan pemukim Israel sejalan dengan kebijakan UE yang sebelumnya menjatuhkan sanksi tambahan terhadap individu dan organisasi yang terlibat dalam aktivitas ekstremis di Tepi Barat.
Pada 28 Mei 2026, Dewan UE mengumumkan sanksi terhadap empat entitas dan tiga individu di bawah rezim sanksi hak asasi manusia global.
Salah satu pihak yang masuk daftar sanksi adalah gerakan permukiman Nachala beserta direkturnya, Daniella Weiss. Organisasi tersebut dinilai mendorong dan memfasilitasi tindakan yang menyebabkan pemindahan paksa warga Palestina.
UE menilai perluasan permukiman ilegal, pendirian pos-pos permukiman dan intimidasi terhadap masyarakat Palestina semakin mengancam kemungkinan terbentuknya negara Palestina merdeka.
UE juga menegaskan solusi dua negara tetap menjadi jalan yang paling memungkinkan untuk mewujudkan perdamaian jangka panjang antara Israel dan Palestina. Consilium +1
Israel Terus Perluas Permukiman di Wilayah Pendudukan
Israel menduduki Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, sejak Perang Enam Hari pada 1967.
Sekitar 750.000 pemukim Israel kini tinggal di 156 permukiman dan 360 pos permukiman ilegal di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur.
Palestina memperingatkan bahwa peningkatan serangan pemukim, pengusiran penduduk dan perluasan permukiman merupakan bagian dari upaya memperluas penguasaan Israel atas wilayah Tepi Barat.










