Rapat RUU Penyadapan, Kabaintelkam Polri Usul 6 Mekanisme untuk Cegah Penyalahgunaan
JAKARTA, iNews.id - Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri Komjen Dedy Kusuma Bakti mengusulkan enam mekanisme pengendalian untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan penyadapan. Usulan ini disampaikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan bersama Komisi III DPR.
"Kami memahami bahwa perhatian utama masyarakat dan juga perhatian daripada Komisi III DPR RI adalah bagaimana penyadapan ini tidak disalahgunakan. Untuk itu kami menyarankan adanya enam pengendalian,” kata Dedy dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026).
Dia merinci, enam mekanisme tersebut meliputi pembatasan sasaran penyadapan, larangan penggunaan di luar kepentingan yang ditentukan, kewajiban perintah tertulis, pencatatan yang tidak boleh dihapus, pengawasan internal, hingga pemberian sanksi bagi pelanggar.
Pertama, Polri mengusulkan adanya aturan yang membatasi sasaran penyadapan secara jelas. Menurut Dedy, penyadapan hanya boleh dilakukan untuk kepentingan pencegahan gangguan keamanan dalam negeri, termasuk kejahatan dengan tingkat ancaman tinggi.
“Dalam hal ini kami tadi sudah jelaskan di depan bahwa penyadapan hanya dilakukan untuk pencegahan gangguan kamdagri (keamanan dalam negeri) termasuk kejahatan berkadar ancaman tinggi,” kata dia.
Kedua, penyadapan harus dilarang digunakan di luar sasaran yang telah ditentukan maupun untuk kepentingan pribadi. Ketiga, pelaksanaannya harus didasarkan pada perintah tertulis dari pimpinan dengan batas waktu tertentu.
“Yang ketiga, mekanisme dilaksanakan atas perintah tertulis pimpinan. Ada jangka waktunya, kalau di Intelkam ini jangka waktu satu bulan. Kemudian tercatat dengan tata caranya yang sifatnya kompartementasi, yaitu pengusul sasaran, pemberi persetujuan, dan pelaksana teknisnya terpisah. Ini sebagai sarana kontrol,” tuturnya.
Keempat, seluruh penggunaan sarana penyadapan harus dicatat dan rekamannya tidak boleh dihapus. Polri juga mengusulkan adanya audit berkala untuk memastikan penggunaan kewenangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
Kelima, pengawasan dilakukan secara internal melalui pengawasan melekat oleh Kabaintelkam Polri, fungsi inspektorat, serta Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam).
"Yang kelima, pengawasan melalui pengawasan melekat oleh Kabaintelkam Polri serta oleh fungsi inspektorat dan fungsi Propam sebagaimana Pasal 19 Undang-Undang Polri," ucapnya.
Keenam, Polri mengusulkan pemberian sanksi tegas terhadap pihak yang menyalahgunakan kewenangan penyadapan. Sanksi tersebut mencakup pidana, pelanggaran kode etik profesi Polri, hingga hukuman disiplin.
"Yang keenam, terkait dengan tegasnya sanksi terhadap penyalahgunaan berlaku pidana melalui peradilan umum berdasarkan Pasal 258 KUHP dan PP Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kode Etik Profesi Polri berdasarkan aturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 yang hukumannya terberat adalah sampai dengan PTDH, serta hukuman disiplin berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2003, yang sanksi tersebut berlaku bagi pelaksana maupun pemberi perintah," kata dia.









