Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Mundur, MPR Verifikasi 20 Persyaratan Calon
JAKARTA, iNews.id – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) resmi menunda jadwal rapat paripurna pemilihan wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Sidang yang semula dijadwalkan pada Rabu, 2 Desember 2026, diundur menjadi Rabu, 9 Desember 2026.
Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan keputusan tersebut dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Muzani menjelaskan, rapat paripurna pada 9 Desember mendatang akan membahas pengisian kekosongan jabatan wapres. Agenda tersebut mencakup proses pemilihan, pelantikan, hingga pengesahan wakil presiden terpilih.
"Rapat menyetujui agar tanggal 9 Desember 2026 hari Rabu yang sudah disepakati untuk sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan wakil presiden sekaligus pemilihan, pelantikan, dan pengesahan wakil presiden Republik Indonesia," kata Muzani.
Dia menambahkan, proses pelantikan wapres terpilih akan mengacu pada semangat yang terkandung dalam Pasal 3 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
"Rapat menyetujui pelantikan wakil presiden menggunakan semangat yang disampaikan dalam Pasal 3 UUD 1945 di mana MPR akan melantik posisi wakil presiden terpilih," tuturnya.
MPR Verifikasi 20 Persyaratan Calon Wapres
Selain membahas jadwal sidang paripurna, MPR juga mempersiapkan proses pemeriksaan persyaratan calon wakil presiden pengganti Gibran.
Muzani mengungkapkan, terdapat 20 persyaratan calon presiden dan wakil presiden yang tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Pemilu. Persyaratan tersebut mencakup sejumlah aspek, mulai dari kewarganegaraan Indonesia, pendidikan minimal SMA atau sederajat, kesehatan jasmani dan rohani, hingga ketentuan mengenai rekam jejak hukum calon.
Untuk memastikan seluruh ketentuan terpenuhi, MPR telah membentuk tim verifikasi beranggotakan 36 orang yang dipimpin salah satu pimpinan MPR.
Tim tersebut bertugas memeriksa kelengkapan sekaligus kebenaran dokumen persyaratan calon wakil presiden yang nantinya diajukan Presiden Prabowo Subianto.
Sesuai mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden, Presiden akan mengajukan dua nama calon kepada MPR. Kedua kandidat tersebut selanjutnya menjalani proses verifikasi sebelum mengikuti pemilihan dalam sidang paripurna.
Usulan Penundaan dari Sejumlah Fraksi
Sebelum keputusan penundaan diumumkan, Ketua Fraksi Gerindra MPR Habiburokhman mengungkapkan bahwa pimpinan MPR akan menggelar rapat pimpinan (rapim) dan rapat gabungan (ragab) pada Senin (16/11/2026).
Salah satu agenda yang dibahas adalah usulan sejumlah fraksi untuk mengubah jadwal sidang paripurna pemilihan wapres dari semula 2 Desember menjadi 9 Desember 2026.
"Ada satu hal yang mungkin dibahas adalah adanya niatan sejumlah fraksi untuk apa namanya mengubah hari sidang paripurna dari Rabu Pon 2 Desember menjadi Rabu Kliwon. Tanggal seminggu berikutnya tanggal berapa tuh? 9 (Desember), diundur ya," ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026).
Sebelumnya, MPR telah menetapkan rapat paripurna pemilihan wapres pengganti Gibran Rakabuming Raka pada Rabu, 2 Desember 2026. Namun, setelah dibahas dalam rapat pimpinan dan rapat gabungan, jadwal sidang tersebut akhirnya diubah menjadi 9 Desember 2026.
Dengan penjadwalan ulang tersebut, MPR memiliki waktu untuk mempersiapkan tahapan pengisian jabatan wakil presiden, termasuk pemeriksaan dokumen dan verifikasi persyaratan dua calon yang akan diajukan Presiden.









