FFI Ajukan Keberatan Resmi atas SK Penunjukan Plt. Ketum oleh PSSI, Michael Sianipar Gerak Cepat

FFI Ajukan Keberatan Resmi atas SK Penunjukan Plt. Ketum oleh PSSI, Michael Sianipar Gerak Cepat

Olahraga | inews | Senin, 16 November 2026 - 12:22
share

JAKARTA, iNews.id - Michael Victor Sianipar melancarkan perlawanan terhadap keputusan PSSI yang menunjuk Vivin Cahyani sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI). Ketua Umum FFI periode 2024–2028 itu resmi mengajukan keberatan atas SK PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 tertanggal 12 November 2026.

Keberatan tersebut disampaikan FFI melalui surat resmi kepada pimpinan PSSI. Surat itu juga ditembuskan kepada FIFA dan AFC sebagai bentuk pemberitahuan mengenai polemik kepengurusan federasi futsal Indonesia.

Michael menegaskan kepengurusan yang dipimpinnya masih memiliki dasar hukum untuk menjalankan organisasi. Dia berpegang pada mandat Kongres Luar Biasa (KLB) FFI 3 Oktober 2024 sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat 3 Statuta PSSI 2025.

Selain mandat kongres, Michael juga merujuk SK Menteri Hukum Nomor AHU-0001781.AH.01.08.TAHUN 2026 tertanggal 29 September 2026. Menurut FFI, dokumen tersebut menjadi salah satu landasan legalitas kepengurusan Michael untuk periode 2024–2028.

Dalam surat keberatan tersebut, FFI memaparkan lima persoalan formil dan materiil yang dinilai menjadi kelemahan keputusan PSSI. Kelima persoalan itu berkaitan dengan kewenangan, mekanisme pemberhentian, prosedur, ketelitian hukum, hingga keabsahan dukungan untuk menggelar KLB.

Persoalan pertama menyangkut kewenangan PSSI dalam menunjuk Plt Ketua Umum FFI. Michael menilai pemilihan dan pemberhentian Ketua Umum merupakan kewenangan Kongres FFI sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 ayat 3 Statuta PSSI 2025.

FFI juga mempersoalkan penggunaan aturan penunjukan Plt Ketua dalam Pedoman Organisasi (PO) PSSI 2025. Menurut FFI, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi PSSI Provinsi yang masa kepengurusannya telah berakhir dan mengalami kekosongan kepemimpinan, bukan untuk mengambil alih kepemimpinan FFI.

Persoalan kedua berkaitan dengan pengesahan AD/ART FFI 2026. FFI menyebut mekanisme pemberhentian melalui KLB dalam aturan tersebut telah disetujui oleh 90 persen pemilik suara yang hadir dalam Kongres 12 Mei 2026.

Dari 60 anggota terdaftar, sebanyak 54 pemilik suara menghadiri kongres tersebut. Pengesahan AD/ART itu juga dilakukan atas rekomendasi PSSI melalui Surat Nomor 2280/PGD/222/V-2026. FFI menegaskan aturan internal tersebut telah disahkan dan berlaku di Kementerian Hukum sebagai landasan pengelolaan organisasi.

Lima Poin Keberatan FFI terhadap SK PSSI

Poin ketiga yang disoroti FFI adalah dugaan pengabaian prosedur dan hak jawab. Dalam surat keberatannya, FFI menyatakan SK PSSI diterbitkan tanpa menyebutkan pelanggaran yang dilakukan kepengurusan Michael.

FFI juga mempersoalkan tidak adanya tiga teguran tertulis dari Badan Yudisial sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat 4 ART FFI. Selain itu, FFI menilai hak untuk membela diri sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat 6 dan Pasal 26 ayat 10 Statuta PSSI 2025 tidak diberikan.

Poin keempat menyangkut ketelitian hukum dalam penyusunan SK. FFI menilai bagian konsideran keputusan tersebut tidak mencantumkan rujukan pasal secara spesifik.

Selain itu, Diktum 3 SK PSSI disebut mencabut "SK penetapan Ketum FFI 2024–2028" tanpa menyertakan nomor dan tanggal dokumen. FFI mempersoalkan pencabutan tersebut karena mengaku tidak pernah menerima dokumen yang dimaksud.

Poin kelima berkaitan dengan jumlah dukungan untuk permohonan KLB dan dugaan konflik kepentingan. FFI menyoroti perbedaan angka antara klaim 48 surat permohonan KLB yang terdiri dari 28 Asosiasi Futsal Provinsi (AFP) dan 20 klub dengan pernyataan Plt Ketua pada 13 November 2026 mengenai 40 pemilik suara.

Angka 40 tersebut tepat berada pada batas minimal dua pertiga dari total 60 suara. FFI mempertanyakan perbedaan jumlah itu dan meminta bukti serta dokumen pendukung untuk memastikan keabsahan permohonan KLB.

FFI juga menyinggung indikasi tekanan dari oknum Exco PSSI terhadap sejumlah AFP. Namun, persoalan tersebut masih menjadi bagian dari keberatan yang disampaikan FFI dan memerlukan verifikasi lebih lanjut.

Michael menilai berbagai persoalan tersebut membuat keputusan PSSI layak dipersoalkan dari sisi hukum.

“SK ilegal PSSI memiliki banyak cacat formil seperti yang kami utarakan di Surat Keberatan yang sudah FFI kirimkan ke Pimpinan PSSI. Karena kecatatan tersebut, SK ilegal PSSI selayaknya batal demi hukum,” kata Michael.

Meski mempersoalkan keputusan PSSI, Michael menegaskan FFI tidak menolak penyelenggaraan KLB. Dia justru menyatakan siap memanggil dan menggelar kongres apabila seluruh persyaratan permohonan terbukti terpenuhi.

FFI meminta dokumen permohonan diserahkan terlebih dahulu untuk diperiksa. Jika terbukti memenuhi persyaratan dukungan minimal dua pertiga pemilik hak suara, FFI akan menyelenggarakan KLB sesuai Pasal 31 ART FFI dan Pasal 40 ayat (1) Statuta PSSI 2025.

“Upaya pembegalan organisasi dan pergantian ketua umum melalui mekanisme ilegal tidak memiliki kekuatan hukum. Saya meyakini Indonesia adalah negara hukum, di mana semua harus melalui aturan dan prosedur yang jelas. Dalam hal adanya pergantian Ketua Umum FFI, mekanisme itu jelas diatur di AD/ART FFI yang sah di Kementerian Hukum,” tegas Michael Victor Sianipar.

Michael Minta PSSI Cabut SK dan Bentuk Tim Ad Hoc

Sebagai jalan penyelesaian, FFI mengajukan sejumlah permintaan kepada PSSI. Pertama, mencabut SK Nomor 271/SKEP/XI-2026 tentang penunjukan Vivin Cahyani sebagai Plt Ketua Umum AFI/FFI.

Kedua, FFI meminta PSSI menjaga status quo organisasi selama polemik berlangsung. Ketiga, PSSI diminta menyerahkan salinan 48 surat permohonan KLB beserta Berita Acara Rapat Exco PSSI pada 28 Agustus 2026 untuk diverifikasi.

FFI juga mengusulkan pembentukan tim ad hoc yang bersifat imparsial atau tidak memihak. Usulan tersebut mengacu pada Pasal 91 ayat (1) Statuta PSSI 2025 dengan tenggat musyawarah selama 30 hari kerja.

Apabila tidak ditemukan kesepakatan dalam proses tersebut, FFI membuka kemungkinan membawa persoalan ini ke Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI). Langkah itu merujuk pada Pasal 91 ayat (3) Statuta PSSI 2025.

Michael berharap pimpinan PSSI bersedia menyelesaikan persoalan melalui mekanisme organisasi yang berlaku. Dia juga meminta semua pihak mengedepankan objektivitas dalam menyikapi konflik kepengurusan tersebut.

“Jika Pimpinan PSSI benar-benar beritikad baik untuk memajukan organisasi futsal, saya mengajak untuk menggunakan mekanisme imparsial yang diatur di Statuta PSSI, Pedoman Organisasi PSSI, dan juga AD/ART FFI yang sah. Kami berharap itikad baik dan obyektifitas itu masih ada. Masih ada ruang untuk menkoreksi cacat prosedur dan cacat hukum dari tindakan yang sudah diambil itu,” kata Michael.

Tidak hanya kepada pimpinan federasi, Michael turut mengajak komunitas sepak bola dan futsal Indonesia mengawal perkembangan persoalan tersebut. Menurut dia, polemik ini berkaitan dengan marwah dan wibawa PSSI sebagai organisasi sepak bola nasional.

Dia menilai publik dan suporter memiliki hak untuk mempertanyakan proses pengambilan keputusan di tubuh PSSI. Karena itu, transparansi dan objektivitas dinilai penting dalam menyelesaikan persoalan kepengurusan FFI.

“Tentu saya ingin PSSI sebagai organisasi dapat menunjukkan kepatuhan terhadap hukum. Saya yakin di tubuh PSSI masih banyak orang yang peduli terhadap marwah dan wibawa organisasi itu. Saya berharap Pimpinan PSSI juga dapat lebih bijak dalam menyikapi perkembangan situasi ini. Terakhir, saya juga yakin dan berterima kasih atas dukungan bukan hanya komunitas futsal Tanah Air, tapi juga keluarga besar sepakbola Indonesia yang menyoroti apa yang sedang terjadi di tubuh PSSI ini,” tutup Michael.

Topik Menarik