Daftar Tanah Kini Lebih Murah, 132 Kabupaten/Kota Beri Keringanan BPHTB

JAKARTA, iNews.id - Biaya pendaftaran tanah pertama kali bisa lebih ringan di sejumlah daerah. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat 132 kabupaten/kota di 26 provinsi telah menerapkan kebijakan pembebasan atau pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Uunk Din Parunggi mengatakan, dari 132 pemerintah daerah tersebut, sebanyak 90 kabupaten/kota memberikan pembebasan BPHTB. Sementara, 42 kabupaten/kota lainnya menerapkan pengurangan tarif.

"Saat ini, sebanyak 132 kabupaten/kota di 26 provinsi telah memberikan dukungan dalam pembebasan maupun pengurangan BPHTB bagi warganya," ujar Uunk dalam keterangannya, Minggu (15/11/2026).

Menurutnya, kebijakan pemerintah daerah tersebut menjadi salah satu faktor pendukung percepatan pendaftaran tanah, terutama bagi masyarakat yang baru pertama kali mendaftarkan kepemilikan tanahnya.

BPHTB merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Pajak ini menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota sehingga kebijakan pembebasan maupun pengurangan tarif ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah.

Dalam pelaksanaannya, pembayaran BPHTB dilakukan melalui organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani pendapatan daerah atau kanal pembayaran pajak daerah yang ditetapkan pemerintah setempat.

Uunk menyebut, dukungan pemerintah daerah tersebut turut berkontribusi terhadap capaian pendaftaran tanah nasional. Hingga 2026, sebanyak 129 juta bidang tanah telah terdaftar di seluruh Indonesia.

Dia mengapresiasi pemerintah daerah yang telah memberikan insentif BPHTB dan berharap kebijakan serupa dapat diperluas ke lebih banyak wilayah. Kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dinilai penting untuk mempercepat pendaftaran tanah sekaligus memberikan kepastian hukum atas kepemilikan aset masyarakat.

"Kami berharap kolaborasi ini terus diperkuat sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan kemudahan dalam mendaftarkan tanahnya dan memperoleh kepastian hukum atas hak tanahnya," kata Uunk.