Hasto Buka Suara soal Puan dan Pramono Masuk Bursa Cawapres, Ini Sikap PDIP

JAKARTA, iNews.id - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto merespons mencuatnya sejumlah nama dalam bursa calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Sikap itu disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di tengah munculnya nama Puan Maharani dan Pramono Anung dalam bursa kandidat.

"Pengisian Wapres sudah diatur dalam konstitusi. Sikap PDI Perjuangan adalah taat pada konstitusi dan demokrasi serta menjunjung tinggi supremasi hukum," kata Hasto di Bekasi, Sabtu (14/11/2026).

Menurutnya, PDIP menghormati kewenangan Presiden Prabowo Subianto dalam mengusulkan calon wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. 

Konstitusi mengatur Presiden mengusulkan dua nama calon wapres kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Karena itu, PDIP menghormati kewenangan Prabowo dalam mengajukan kandidat untuk mengisi posisi RI-2.

"Maka kita hormati hak prerogatif dari presiden yang telah diberikan konstitusi untuk memberikan dua nama yang terbaik yang menjadi harapan rakyat," tutur Hasto.

Menurut Hasto, sosok yang nantinya diusulkan diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan masyarakat. Di antaranya persoalan ekonomi, terbatasnya lapangan pekerjaan, hingga kenaikan harga kebutuhan pokok.

"Yang nantinya menjawab berbagai persoalan-persoalan ekonomi, sulitnya mencari lapangan pekerjaan, kenaikan harga-harga kebutuhan pokok rakyat, ini yang menjadi harapan bersama dan juga mampu membangun masa depan yang lebih baik," kata Hasto.

Hasto juga menanggapi munculnya dua kader PDIP dalam bursa calon pengganti Gibran, yakni Ketua DPR RI Puan Maharani dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Dia menegaskan, keputusan strategis partai tetap berada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Selain itu, Hasto tidak menampik adanya ketentuan dalam penjelasan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang mengatur calon wapres berasal dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan Prabowo-Gibran.

"Prinsip-prinsip konstitusionalisme ini harus kita hormati, demokrasi yang baik harus kita hormati," tegas Hasto.

Terkait kemungkinan PDIP bergabung dengan koalisi pemerintahan, Hasto kembali menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan kewenangan Megawati sebagai pimpinan tertinggi partai.

"Hal-hal yang terkait dengan keputusan strategis, itu Ibu Ketua Umum yang memutuskan, ya," ucapnya.