Momentum Kesaksian Aiman Witjaksono, SAJID Desak Penguatan UU Pers dan Perlindungan Narasumber

JAKARTA, iNews.id - Serikat Jurnalis Muslim Indonesia (SAJID) mendesak penguatan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers untuk mencegah penggunaan karya jurnalistik sebagai pintu masuk kriminalisasi wartawan. SAJID menilai penggunaan produk jurnalistik sebagai barang bukti dalam perkara pidana harus dilakukan secara hati-hati dan proporsional dengan tetap memperhatikan perlindungan profesi wartawan.

Pernyataan tersebut disampaikan SAJID menyikapi kesaksian Pemimpin Redaksi iNews, Aiman Witjaksono, dalam sidang perkara dugaan pencemaran nama baik dan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, dengan terdakwa Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (12/11/2026).

Ketua Umum SAJID Bachtiar Nasir mengatakan, persoalan penggunaan produk jurnalistik sebagai barang bukti dalam perkara pidana merupakan isu penting bagi masa depan kemerdekaan pers. Masalah ini melampaui kepentingan seorang wartawan, perusahaan media, atau perkara hukum tertentu. 

"Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan masyarakat kepada pers sebagai saluran informasi dan sarana mencari kebenaran," kata Bachtiar Nasir dalam keterangan tertulis.

SAJID menegaskan produk jurnalistik memiliki karakter dan mekanisme pertanggungjawaban tersendiri yang dilindungi undang-undang. Karena itu, penggunaannya dalam proses pidana tidak boleh mengabaikan perlindungan terhadap profesi wartawan.

"Penggunaan rekaman pemberitaan untuk membuktikan suatu pernyataan tidak boleh secara otomatis menjadikan wartawan bertanggung jawab atas pernyataan narasumber, apalagi membuka peluang intimidasi terhadap kerja redaksi," katanya.

SAJID juga menegaskan ruang redaksi bukan perpanjangan tangan dari ruang penyidikan. Wartawan memiliki tugas mencari, memeriksa, dan menyampaikan informasi untuk kepentingan publik, bukan menjadi instrumen pengumpulan keterangan bagi penuntutan pidana.

Organisasi ini turut mengingatkan dampak pemanggilan wartawan dalam perkara yang berkaitan dengan produk jurnalistik terhadap kepercayaan narasumber. Menurut SAJID, hubungan wartawan dan narasumber dibangun atas dasar kepercayaan. Jika setiap wawancara berpotensi menyeret wartawan atau narasumber ke persoalan hukum, masyarakat bisa semakin enggan memberikan informasi, termasuk mengenai penyalahgunaan kekuasaan, penyimpangan kebijakan, dan persoalan publik lainnya.

Kondisi tersebut dinilai dapat menimbulkan chilling effect atau efek gentar, yakni situasi ketika seseorang membatasi kebebasan berbicara karena khawatir menghadapi konsekuensi hukum. Dampaknya dapat melemahkan fungsi pers sebagai pengawas kekuasaan sekaligus mengurangi hak masyarakat memperoleh informasi. 

"Ketika narasumber takut berbicara dan wartawan takut mewawancarai, masyarakatlah yang kehilangan hak untuk mengetahui," kata Bachtiar Nasir.

Meski demikian, SAJID mengingatkan perlindungan terhadap narasumber bukan berarti membenarkan penyebaran fitnah atau informasi yang tidak terverifikasi. Wartawan tetap wajib menjalankan prinsip tabayyun, menjaga akurasi, keberimbangan, independensi, serta mematuhi Kode Etik Jurnalistik.

Dalam pernyataannya, SAJID juga menyinggung pentingnya penguatan perlindungan hukum bagi wartawan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. SAJID merujuk Pasal 4 ayat (4) yang menjamin hak tolak wartawan untuk melindungi identitas sumber berita yang wajib dirahasiakan serta Pasal 8 yang mengatur perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan profesinya.

Perlindungan tersebut diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada 19 Januari 2026. Putusan itu mempertegas pentingnya mekanisme hak jawab, hak koreksi, dan penyelesaian sengketa melalui Dewan Pers sebelum penerapan sanksi pidana atau perdata terhadap wartawan yang menjalankan profesinya secara sah, sesuai ketentuan Mahkamah Konstitusi.

"SAJID memandang putusan tersebut sebagai kemajuan penting dalam perlindungan kemerdekaan pers. Namun, implementasinya membutuhkan kesamaan pemahaman antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Dewan Pers, dan perusahaan pers," katanya.

Karena itu, SAJID mendorong penguatan UU Pers, terutama terkait batas penggunaan produk jurnalistik dalam pembuktian pidana, perlindungan bahan kerja redaksi yang bersifat rahasia, hak tolak, serta mekanisme pemeriksaan wartawan.

SAJID menegaskan perlindungan profesi bukan berarti memberikan kekebalan hukum kepada wartawan. Produk jurnalistik tetap dapat memiliki relevansi dalam pembuktian yang sah, tetapi penggunaannya harus menghormati hak profesi dan tidak menjadi sarana kriminalisasi pers.

"Dalam perkara Dokter Tifa, SAJID menghormati independensi majelis hakim dan proses hukum yang berlangsung. Perhatian SAJID tertuju pada pencegahan preseden yang dapat menghambat kerja jurnalistik pada masa mendatang," katanya.

Lima Seruan SAJID

SAJID menyampaikan lima seruan terkait perlindungan kemerdekaan pers. Pertama, mendesak aparat penegak hukum menghormati UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik, hak tolak wartawan, serta Putusan MK Nomor 145/PUU-XXIII/2025.

Kedua, mendorong penguatan UU Pers untuk menjamin perlindungan profesi, kerahasiaan narasumber, dan kepastian batas penggunaan produk jurnalistik dalam proses pembuktian pidana.

Ketiga, meminta Dewan Pers memperkuat koordinasi dengan lembaga penegak hukum serta menyusun pedoman pemeriksaan wartawan dan penanganan perkara yang berkaitan dengan produk jurnalistik.

Keempat, mengajak organisasi profesi, perusahaan pers, akademisi, dan masyarakat sipil memperjuangkan perlindungan kemerdekaan pers sebagai kepentingan publik.

Kelima, menegaskan kewajiban seluruh wartawan menjunjung tinggi kebenaran, tabayyun, keberimbangan, independensi, dan tanggung jawab moral dalam menjalankan profesinya.

"Bagi SAJID, kemerdekaan pers memiliki hubungan langsung dengan tegaknya keadilan dan demokrasi. Negara membutuhkan penegakan hukum yang kuat, sekaligus pers yang merdeka dan masyarakat yang berani menyampaikan informasi. Hukum harus melindungi kebenaran, bukan membuat orang takut mencarinya," tulis SAJID.

Aiman Witjaksono sebelumnya juga menegaskan produk jurnalistik tidak layak dijadikan barang bukti pidana, usai hadir sebagai saksi dalam sidang dengan terdakwa Tifauzia Tyassuma atau dr Tifa.

"Saya tetap pada prinsip bahwa produk jurnalistik yang sudah melalui ikhtiar cover both sides, berimbang, tidak layak dijadikan barang bukti pidana," ujar Aiman.

Menurut Aiman, produk jurnalistik harus dimuliakan ketika telah melewati proses-proses kerja jurnalistik yang benar. Jika terdapat informasi atau narasumber yang dianggap bermasalah, fungsi cover both sides langsung menjawab pada saat itu karena melibatkan pihak-pihak yang berbeda.

Dia juga mengingatkan apabila terjadi sengketa pers, mekanisme penyelesaiannya telah diatur secara jelas melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yakni melalui Dewan Pers. Apabila produk jurnalistik dikriminalisasi dan dijadikan barang bukti pidana, ancaman terbesar bukan hanya dirasakan kalangan wartawan, melainkan berdampak langsung kepada para narasumber.

"Narasumber tidak akan berani untuk menyampaikan informasi. Narasumber tidak akan berani untuk menyampaikan kebenaran, sehingga yang rugi adalah publik," katanya.

Dia menjelaskan, fungsi utama media adalah sebagai clearing house atau rumah penjernih atas segala informasi yang beredar di tengah masyarakat, terutama di tengah maraknya informasi di media sosial yang belum tentu kebenarannya.

"Ketika narasumber takut untuk menyampaikan informasi, menyampaikan kebenaran, maka bencana demokrasi, bencana kebenaran bagi publik yang akan menjadi korbannya," kata Aiman.