Dakwaan Dokter Richard Lee Banyak Gugur, Kuasa Hukum Yakin Kliennya Bakal Bebas!

TANGERANG, iNews.id - Persidangan kasus dugaan pelanggaran hukum yang menjerat dokter Richard Lee memasuki babak penting. Kuasa hukumnya, Faizal Hafied, mengklaim sejumlah poin dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah gugur setelah fakta-fakta hukum terungkap di persidangan.

Kondisi tersebut diyakini bakal memengaruhi isi tuntutan yang nantinya dibacakan jaksa. Bahkan, tim kuasa hukum mengaku semakin optimistis dokter Richard Lee bisa lolos dari jerat hukum dan mendapatkan vonis bebas.

Faizal menyampaikan keyakinan tersebut saat ditemui di Pengadilan Negeri Tangerang, Banten, Kamis (12/11/2026). Dia menyoroti dakwaan kedua terkait Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menurutnya tidak terbukti.

Dia menjelaskan, pihak yang dapat melaporkan dugaan pelanggaran dalam perkara perlindungan konsumen harus merupakan konsumen atau orang yang menggunakan produk tersebut.

Namun, saksi pelapor yang dihadirkan dalam persidangan, yakni Doktif, disebut bukan pengguna aktif produk yang dipersoalkan. Faizal juga menyebut saksi tersebut tidak mengalami kerugian materiil maupun fisik.

"Pasti berpengaruh. Kenapa? Karena yang pertama, di dakwaan kedua berkaitan dengan perlindungan konsumen kan gugur. Jadi perlindungan konsumen, yang bisa melaporkan untuk undang-undang perlindungan konsumen ini adalah konsumen yang pemakai," ujar Faizal.

"Nah, sementara kan Doktif ketika hadir, dia bukan pemakai, dan tidak ada kerugian apa pun, sehingga dakwaan kedua gugur," katanya.

Tak hanya itu, Faizal juga menyinggung dakwaan pertama mengenai dugaan memproduksi sediaan farmasi yang menurutnya telah gugur sebagian.

Dia membeberkan, berdasarkan keterangan saksi di persidangan dan dokumen yang dihadirkan, produk yang menjadi persoalan diproduksi oleh PT Imedco. Hal tersebut, kata dia, diperkuat dengan keterangan direktur perusahaan serta perjanjian kerja sama yang tercantum dalam Pasal 6 ayat 2.

"Lalu dakwaan pertama, memproduksi yang produksi PT Imedco, dibuktikan direkturnya yang ngomong sendiri di persidangan. Lalu ada surat perjanjian Pasal 6 ayat 2, lalu di kotaknya juga Imedco. Jadi ini sudah jelas, setengah dakwaan pertama gugur," ucapnya.

Persoalan lain yang turut disoroti adalah dugaan peredaran sediaan farmasi yang tidak sesuai standar. Faizal menegaskan, tiga produk yang menjadi objek perkara telah memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Menurutnya, perubahan stiker maupun kotak kemasan tidak serta-merta membuat izin edar produk tersebut menjadi tidak berlaku. Dia mengacu pada keterangan ahli yang menyebut izin BPOM melekat pada produk selama isi dan kemasan primernya tidak mengalami perubahan.

"Dan menurut ahli, BPOM itu melekat kepada produknya. Jadi produknya ini kalau enggak dicampur, kapsulnya tidak dibuka tidak dicampur, ya BPOM-nya masih sama. Produk ini kan tidak ada yang dirubah dari kemasan primernya itu," tutur Faizal.

Dia juga menilai perubahan stiker dan ukuran kemasan masuk dalam ranah administratif, bukan tindak pidana sebagaimana yang dipersoalkan dalam perkara tersebut.

"Kalau ada stiker, itu namanya penandaan, administratif hukumannya. Terus kalau ada perubahan kotak, nah itu juga di Pasal 49 ayat 1 berkaitan dengan perubahan ukuran kemasan, administratif juga," lanjutnya.

Berdasarkan rangkaian fakta yang mereka nilai menguntungkan tersebut, tim kuasa hukum meminta JPU menyusun tuntutan dengan mempertimbangkan seluruh keterangan saksi, alat bukti, serta fakta yang terungkap selama persidangan.

Faizal pun menegaskan keyakinannya bahwa Richard Lee berpeluang mendapatkan putusan bebas dalam perkara yang menjeratnya.

"Dengan fakta-fakta hukum tersebut, ya seharusnya dakwaannya itu, tuntutannya itu menyesuaikan dengan fakta hukum yang ada. Jadi kami sangat optimis dokter Richard ini bisa bebas," pungkasnya.