Yusril Tegaskan Pengunduran Diri Gibran Bukan Permohonan, Tak Perlu Disetujui MPR

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari wakil presiden (wapres) bukanlah permohonan. Karena itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak dalam kapasitas untuk menyetujui atau menolak pengunduran diri tersebut.

Sebaliknya, menurut Yusril, MPR harus menyatakan adanya kekosongan jabatan wapres. Hal ini merupakan konsekuensi hukum dari pernyataan berhenti yang disampaikan Gibran.

"Karena itu, MPR tidak perlu diminta untuk menyetujui atau menolak pengunduran diri tersebut. Yang perlu dilakukan MPR adalah menyatakan bahwa telah terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden," ujar Yusril, Kamis (12/11/2026).

Yusril lantas mengungkap isi surat yang dikirim Gibran kepada MPR. Dalam surat tersebut, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan wakil presiden.

Yusril menjelaskan, pernyataan itu merupakan penegasan kehendak Gibran untuk berhenti atas inisiatif sendiri. Dengan demikian, MPR perlu menjalankan mekanisme konstitusional untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden.

"Dan kemudian menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang diatur dalam konstitusi, UU Pemilu tentang syarat-syarat calon Wakil Presiden serta UU MD3 yang mengatur kewenangan MPR," jelas Yusril.

Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Surat tersebut diserahkan langsung oleh Gibran kepada Ketua MPR Ahmad Muzani. Dalam pertemuan itu, Gibran meminta agar MPR segera memproses surat pengunduran dirinya.

Ahmad Muzani membenarkan penerimaan surat tersebut. Namun, Gibran tidak menyampaikan alasan pengunduran dirinya saat bertemu dengan pimpinan MPR.

Sebelum menyerahkan surat kepada MPR, Gibran juga telah menyampaikan niat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto.