Kepala Bappisus Sebut Penyadapan Prabowo sebagai Makar, Singgung Penggulingan Pemerintahan
JAKARTA, iNews.id - Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Letjen TNI (Purn) Aries Marsudiyanto menilai dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto bukan kejahatan biasa. Dia menyebut tindakan tersebut berpotensi menjadi upaya makar atau penggulingan pemerintahan yang sah.
Pernyataan itu disampaikan Aries dalam wawancara eksklusif bersama Pemimpin Redaksi iNews Aiman Witjaksono terkait kasus dugaan penyadapan terhadap Prabowo. Menurut dia, penyadapan terhadap kepala negara merupakan bentuk pengkhianatan serius terhadap negara dan institusi.
"Di dunia mana pun, yang namanya penyadapan terhadap pemimpin negara, tujuannya pasti makar, penggulingan pemerintahan," ujar Aries, Rabu (11/11/2026).
Aiman kemudian mengonfirmasi apakah dugaan penyadapan terhadap Prabowo dalam kasus yang tengah menjadi perhatian publik juga berpotensi mengarah pada upaya penggulingan pemerintahan.
Aries menegaskan penyadapan terhadap kepala negara merupakan upaya makar sekaligus pengkhianatan.
"Penyadapan terhadap kepala negara itu adalah upaya makar, upaya penggulingan pemerintah. Dan itu pengkhianatan," katanya.
Dia menjelaskan, pengkhianatan tersebut tidak hanya ditujukan kepada presiden, tetapi juga kepada negara dan institusi. Terlebih, dugaan penyadapan ini turut menyeret sejumlah pihak dari institusi Polri.
"Makar artinya dia mencoba berusaha untuk menggulingkan pemerintah. Pengkhianatan kepada siapa? Pengkhianatan kepada negara, pengkhianatan kepada presiden, dan pengkhianatan kepada institusi," ujar Aries.
Aries juga meminta penyelidikan tidak berhenti pada empat orang yang disebutnya telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia mendorong kepolisian menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam operasi penyadapan tersebut.
Menurut Aries, pengungkapan kasus dapat dilakukan dengan menelusuri asal perangkat yang digunakan, operator, sasaran penyadapan, hingga pihak yang menerima manfaat.
"Kalau secara teknis, itu tidak terlalu susah untuk mengidentifikasi alat-alat itu dari mana, yang mengoperasionalkan siapa saja, siapa saja targetnya yang disadap, siapa pemakai atau user, atau pengguna, penerima manfaat. Apakah ada transaksional di situ," katanya.
Meski demikian, Aries menyerahkan proses penyelidikan sepenuhnya kepada kepolisian, khususnya Bareskrim Polri. Dia menilai pengungkapan pihak-pihak yang terlibat bergantung pada profesionalisme dan ketajaman penyidik.
"Jadi ini sekarang tergantung bagaimana profesionalisme, kedalaman, ketajaman, keakuratan daripada pihak kepolisian untuk melakukan investigasi sampai sejauh mana," ucapnya.
Aries bahkan membuka kemungkinan kasus tersebut berkembang dan menyeret nama-nama lain di luar empat tersangka yang disebutkannya.
"Dan tentunya akan ada beberapa yang pasti akan terlibat. Karena kan tidak mungkin hanya empat orang yang sudah sekarang tersangka itu kan bisa dikatakan pemimpin di atas ya. Tapi untuk sampai ke bawah ini kan nanti kita lihat aja," katanya.
Dalam wawancara tersebut, Aiman juga menyinggung percobaan kudeta di Turki pada 2016 yang melibatkan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Aries mengaitkan penyadapan terhadap Erdogan dengan rangkaian peristiwa yang menurutnya berkaitan dengan upaya kudeta.
Dia turut menyinggung peristiwa di Venezuela dan Iran untuk menggambarkan risiko penyadapan terhadap pemimpin negara. Namun, perbandingan tersebut merupakan pandangan Aries dan tidak serta-merta membuktikan adanya upaya penggulingan pemerintahan dalam kasus di Indonesia.
Aiman kemudian mempertanyakan komitmen Presiden Prabowo untuk mengungkap kasus tersebut hingga tuntas, termasuk apabila penyelidikan bersinggungan dengan pihak-pihak di lingkungan politik.
Aries menegaskan Prabowo telah meminta agar seluruh fakta dalam kasus tersebut dibuka tanpa pandang bulu.
"Enggak ada masalah. Pak Presiden sudah sampaikan, buka semuanya. Yang benar itu benar, yang salah itu salah," ujarnya.
Dia memastikan komitmen tersebut telah disampaikan Prabowo sejak awal. Aries menilai negara tidak boleh diganggu, terlebih jika persoalan itu melibatkan pihak dari dalam institusi negara.
"Iya, dari awal beliau komitmen seperti itu. Negara tidak bisa diricokin, apalagi dari dalam seperti ini," katanya.









