Resmi! Danareksa Ganti Nama Jadi PT Kawasan Industri Indonesia 

JAKARTA, iNews.id - PT Danareksa (Persero) resmi berubah nama menjadi PT Kawasan Industri Indonesia (Persero). Keputusan ini disepakati pemegang saham perusahaan pada 9 November 2026.

Mengutip keterangan resmi perseroan, perubahan nama ini sekaligus menandai transformasi bisnis Danareksa dari holding BUMN multisektor menjadi holding yang berfokus pada pengelolaan dan pengembangan kawasan industri.

Langkah ini merupakan bagian dari penataan dan konsolidasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diarahkan Danantara Indonesia. Melalui perubahan ini, pengelolaan kawasan industri diharapkan menjadi lebih terintegrasi sehingga mampu meningkatkan daya saing industri nasional sekaligus menarik investasi ke Indonesia.

Dengan mandat bisnis baru tersebut, Kawasan Industri Indonesia akan memusatkan kegiatan usahanya pada pengembangan kawasan, peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan, serta penguatan ekosistem industri. Fokus ini juga diarahkan untuk mendukung program hilirisasi dan penciptaan lapangan kerja.

Saat ini, perseroan memiliki tujuh kawasan industri dengan total luas mencapai 7.706 hektare yang tersebar di lima provinsi, mulai dari Sumatera, Jawa hingga Sulawesi.

Ketujuh kawasan industri tersebut menjadi lokasi kegiatan usaha bagi lebih dari 1.200 perusahaan dari 25 negara. Kawasan-kawasan itu juga mendukung penyerapan tenaga kerja hingga lebih dari 300.000 orang.

"Ke depan, perseroan berkomitmen memperkuat sinergi antar kawasan, meningkatkan kemudahan berinvestasi, serta mengembangkan kawasan industri yang modern dan berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional," kata Corporate Secretary Kawasan Industri Indonesia Agus Widjaja dalam keterangannya dikutip, Rabu (11/11/2026).

Transformasi ini diharapkan semakin memperkuat peran perseroan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satunya melalui pengembangan ekosistem industri yang terintegrasi dan berorientasi pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam.

Meski demikian, perubahan nama tersebut belum berlaku efektif. Sesuai ketentuan yang berlaku, perubahan baru akan efektif setelah memperoleh persetujuan Menteri Hukum atas perubahan anggaran dasar perseroan.

Perseroan menegaskan perubahan nama tidak mengubah status badan hukum perusahaan. Dengan demikian, seluruh hak, kewajiban, serta perjanjian yang telah berjalan dengan mitra usaha, pihak ketiga, maupun karyawan tetap berlaku.