Respons Said Didu usai Disomasi Golkar terkait Tudingan Bahlil Terlibat Penyadapan Presiden

JAKARTA, iNews.id - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu buka suara usai disomasi Partai Golkar terkait pernyataannya yang dianggap menuding Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia terlibat dalam penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan yang menjadi latar belakang Somasi itu disampaikan Said dalam sebuah siniar yang diposting di YouTube.

Said menegaskan dirinya sama sekali tidak menuduh Bahlil dalam siniar tersebut. Dia juga memastikan belum mendapatkan informasi terkait pertemuan sebelum penangkapan para tersangka yang terlibat penyadapan presiden.

"Saya sama sekali tidak menyebut apalagi menuduh Bahlil dalam podcast tersebut. Bahkan saya katakan bahwa saya belum ada info terkait pertemuan/rapat tersebut," kata Said dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026).

Dia menambahkan, pernyataan yang dilayangkannya tersebut merupakan produk pers. Dengan begitu, jika ada substansi yang bertentangan, maka seharusnya diselesaikan melalui Dewan Pers.

"Ini adalah produk pers, sehingga kalau ada substansi yang jadi perentangan maka proses lewat mekanisme pers, yaitu Dewan Pers, bukan lewat jalur hukum," tuturnya.

Dalam potongan tayangan siniar yang beredar tersebut, Said berpandangan hanya ada beberapa ketua umum partai politik yang dekat dengan salah satu tersangka penyadapan presiden, yakni mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

"Nah, kalau ada ketua partai, siapa ketua partai yang dekat dengan Sigit? AHY ga mungkin, Megawati engga mungkin, Surya Paloh kayanya engga. Nah yang agak panjang dengan Sigit kan adalah, kan hanya ketuanya Bung Indra Piliang (Golkar) yang agak panjang dengan Sigit dan sama-sama dibesarkan oleh Jokowi," ucap Said dalam potongan siniar tersebut.

"Kan, mohon maaf aja, ini kan orang yang mendapatkan jabatan lewat mohon maaf, kriminalisasi. Nah, kira-kira yang mendapatkan partai dengan cara kriminalisasi itu dan pasti satu komunitas dengan Jokowi, kan gampang sekali membacanya," tuturnya.

Sebelumnya, Partai Golkar melalui Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) melayangkan somasi terbuka kepada Muhammad Said Didu dan Sri Rajasa Chandra.

Said Didu dan Sri Rajasa diberi waktu 3 x 24 jam untuk mencabut pernyataan terkait Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang diduga terlibat dalam isu penyadapan presiden. 

"Somasi terbuka kepada Saudara Muhammad Said Didu dan Sri Rajasa Chandra termasuk dan tidak terbatas kepada pihak-pihak lainnya yang telah menyebarluaskan informasi dan konten sebagaimana yang telah kami uraikan di atas dalam kurun waktu paling lambat 3 x 24 jam sejak somasi terbuka ini disampaikan untuk mencabut pernyataan," ucap Juru Bicara Tim Bakumham Partai Golkar, Derek Loupatty di kantor DPP Partai Golkar, Selasa (10/11/2026).

Selain mencabut pernyataannya, Said Didu dan Sri Rajasa diminta untuk meminta maaf secara terbuka kepada Bahlil Lahadalia. 

Diketahui, nama Said Didu dan Sri Radjasa mencuat setelah keduanya melontarkan pernyataan terkait dugaan skandal penyadapan terhadap Prabowo.

Sri menyinggung adanya rapat koordinasi di kawasan Widya Chandra yang diduga melibatkan seorang ketua umum partai politik sesaat sebelum penangkapan.

Sementara itu, Said menyebut kelompok yang disebutnya "Geng SOP" (Solo, Oligarki, Parcok) berada di balik dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo. Said juga menyinggung sosok ketua umum partai politik yang disebut dekat dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Pernyataan tersebut kemudian diasosiasikan sebagian publik dengan Bahlil Lahadalia.