Anggota DPR Anwar Sadad Mangkir Pemeriksaan, KPK Panggil Ulang

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, anggota DPR Anwar Sadad absen dari panggilan pemeriksaan pada Senin (9/11/2026). Anwar sedianya diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Jawa Timur 2021-2022.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menyatakan, tim penyidik KPK melayangkan panggilan ulang pada Senin (16/11/2026).

Selain Anwar Sadad, penjadwalan ulang dilakukan terhadap Bagus Wahyudyono selaku pihak swasta yang turut absen dalam pemanggilan kemarin. 

"Untuk itu, penyidik sudah melakukan komunikasi dan penjadwalan ulang akan dilakukan untuk Senin depan," kata Budi kepada wartawan, Senin (9/11/2026). 

Diketahui, keduanya tidak memenuhi panggilan KPK dengan melampirkan konfirmasi ketidakhadiran. 

Anwar Sadad absen lantaran ada agenda reses DPR. Sementara Bagus dengan alasan kondisi kesehatan yang tengah menurun.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan dana hibah Pokmas yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur periode 2019-2022. Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menjelaskan, 21 tersangka tersebut terdiri atas empat penerima suap dan 17 pemberi suap yang terbagi dalam tiga klaster.

"KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka, yakni empat orang selaku pihak penerima dan 17 orang selaku pihak pemberi. Dalam penanganan perkara ini terdiri dari tiga klaster," kata Taufik, Rabu (22/7/2026).

Pada klaster pertama, KPK menetapkan mantan Ketua DPRD Jatim Kusnadi sebagai penerima suap. Sementara lima orang yang diduga sebagai pemberi suap yakni Hasanuddin, Jodi Pradana Putra, Sukar, Wawan Kristiawan dan A Royan.

Namun, proses hukum terhadap Kusnadi dihentikan karena meninggal dunia. Adapun Hasanuddin, Jodi Pradana Putra, Sukar dan Wawan Kristiawan telah menjalani proses hukum hingga berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Sementara A Royan belum diproses lebih lanjut karena sakit.

Pada klaster kedua, KPK menetapkan Anwar Sadad bersama stafnya, Bagus Wahyudiono, sebagai pihak penerima suap. Keduanya diduga terlibat dalam pengurusan dana hibah Pokmas di Jawa Timur.

Sementara itu, 10 orang yang ditetapkan sebagai pemberi suap dalam klaster kedua yakni Ra Wahid Ruslan, Moch Mahrus, M Fathullah, Achmad Yahya, Mahud, Fauzan Adima, Jon Junaidi, Ahmad Heriyadi, Ahmad Affandy dan Abdul Motollib.

Kemudian pada klaster ketiga, KPK menetapkan mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Achmad Iskandar sebagai penerima suap, sedangkan Ahmad Jailani dan Mashudi ditetapkan sebagai pihak pemberi.