Soal Batal Impor KRL Bekas Jepang, Menhub: Memperhatikan Industri Dalam Negeri

JAKARTA, iNews.id - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi merespons keputusan PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang membatalkan rencana impor Kereta Rel Listrik (KRL) bekas dari Jepang.

Dia menyerahkan keputusan pengadaan armada KRL kepada KAI dengan tetap mempertimbangkan keselamatan penumpang dan keberlangsungan industri dalam negeri.

"Saya belum, belum apa, belum bicara sama KAI soal yang rencana mereka untuk mengimpor, kemudian apa, eh tidak jadi," kata Dudy kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Dudy mengatakan ingin mengetahui lebih lanjut pertimbangan KAI terkait pembatalan impor KRL bekas tersebut. Menurutnya, keputusan pengadaan kereta harus mengutamakan kualitas dan memenuhi standar keselamatan.

"Nah saya pengin tahu makanya, apakah tidak tidak mengimpor bekas itu seperti apa. Tapi kalau yang saya lihat di media, Dirut KAI menyampaikan bahwa menjadi pertimbangan untuk menggunakan produk INKA ya, memajukan industri dalam negeri. Yang paling penting buat saya adalah bagaimana masyarakat bisa mendapatkan kereta yang baik, yang sesuai dengan standar keselamatan," ujarnya.

Dia menegaskan, keputusan pengadaan kereta merupakan kewenangan KAI. Namun, perusahaan pelat merah tersebut juga harus mempertimbangkan kepentingan industri dalam negeri.

"Saya serahkan kepada KAI secara bisnisnya bagaimana. Tapi tentu juga kan harus memperhatikan industri dalam negeri kita. Jadi perlu pertimbangan yang bisa dikomunikasikan dengan Kementerian Perindustrian maupun Kementerian Perdagangan," katanya.

Lebih lanjut, Dudy menyebut masih ada kebutuhan pengadaan rangkaian KRL yang harus segera dipenuhi. Dia mengatakan terdapat delapan rangkaian kereta yang pengadaannya belum diselesaikan dari rencana sebelumnya.

"Setahu saya itu yang dari yang dari 2018 kalau gak salah, itu kan mestinya ada pengadaan sekitar kalau saya tidak salah tuh 30 ya. Kalau saya tidak salah ya, tapi nanti-nanti mungkin kalau ini bisa ke kantor ya. Di mana dari sejumlah itu ada 11 yang dari China, kemudian ada juga yang produk INKA, dan masih ada 8 yang belum diselesaikan," tuturnya.

Menurut Dudy, pengadaan delapan rangkaian tersebut perlu segera diselesaikan sesuai rencana sebelumnya. Hal itu penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan transportasi kereta.

"Iya, harapannya. Kan masyarakat membutuhkan sekali kereta itu, ya," katanya.

Dia pun meminta KAI mempertimbangkan pilihan pengadaan yang paling cepat dan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurutnya, hal terpenting adalah pengadaan armada yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan transportasi kereta.

"Ya KAI harus melihat eh mana yang lebih cepat dan mana yang yang terbaik buat KAI. Tapi yang paling penting bahwa kereta-kereta itu harus apa, memberikan pelayanan yang lebih baik lagi ya, supaya masyarakat bisa mendapatkan sebuah layanan yang dengan kereta-kereta yang yang baik, yang bagus," ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin memastikan pihaknya membatalkan rencana impor 23 rangkaian KRL bekas dari Jepang.

"Kita enggak impor bekas," ujar Bobby kepada awak media usai dipanggil Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Diketahui, KAI sebelumnya berencana mengimpor 23 rangkaian KRL bekas dari Jepang mulai akhir 2026 untuk memenuhi kebutuhan armada di wilayah Jabodetabek. Rencana tersebut muncul di tengah jumlah penumpang yang telah mencapai 1,1 juta orang per hari, sementara sejumlah KRL berusia lebih dari 40 tahun harus mulai diganti.

Bobby menegaskan pengadaan kereta untuk masyarakat harus menggunakan armada baru.

"Pokoknya buat rakyat, harus yang baru," kata Bobby.

Sebagai alternatif, KAI mengandalkan pemenuhan kebutuhan kereta dari produksi dalam negeri, termasuk melalui PT Industri Kereta Api (INKA).

"Salah satunya nanti sebagian ke INKA. Wajib mendukung industri dalam negeri," katanya.