Mesin Penyadap yang Tak Mampu Menolak Perintah Atasannya

Eryk Budi Pratama
Praktisi Keamanan Siber, Pelindungan Data Pribadi, dan Tata Kelola AI;
Chairman Center for Intelligence and Defense Strategies (CIDS);
Ketua Umum Asosiasi Data Protection Officer (DPO) Indonesia

DUGAAN penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto melalui Lawful Interception Management System (LIMS) Polri mengejutkan publik. Empat tersangka telah ditetapkan, termasuk mantan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang hingga 4 November masih menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Penyidik menyangkakan Pasal 258 dan Pasal 332 KUHP serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, di balik pertanyaan tentang siapa yang bersalah, ada pertanyaan lebih mendasar: bagaimana sistem yang dirancang untuk melakukan penyadapan secara sah bisa digunakan menyadap kepala negara tanpa satu pun alarm berbunyi?

LIMS bukan alat mata-mata misterius. Sistem ini merupakan perangkat pengelola penyadapan yang lazim digunakan penegak hukum di berbagai negara dan mengacu pada standar internasional Third Generation Partnership Project atau 3GPP dan European Telecommunications Standards Institute (ETSI). Arsitekturnya memisahkan tiga ranah, yaitu otorisasi oleh penyidik dan pengadilan, lembaga penegak hukum yang mengelola LIMS, serta operator seluler tempat titik sadap dipasang. Pemisahan tersebut dimaksudkan agar tidak ada satu pihak pun yang dapat menyadap secara sepihak.

Ketiga ranah itu dihubungkan melalui antarmuka baku. Permintaan penyadapan dikirim ke operator, lalu data penyerta dan isi komunikasi dialirkan kembali ke lembaga penegak hukum. Setiap aktivasi dan penghentian penyadapan juga dilaporkan melalui notifikasi tersendiri. Setiap tugas penyadapan juga diberi pengenal unik yang seharusnya selalu terhubung dengan satu izin yang sah. Bila seluruh pihak memeriksa dan mencatat dengan benar, penyadapan tanpa izin seharusnya cepat ketahuan.

Menurut keterangan penyidik, nomor Presiden dan sejumlah tokoh diduga dimasukkan ke dalam LIMS sejak 2025 tanpa laporan polisi dan tanpa permohonan dari penyidik. Pada Oktober 2026, hasil sadapan dan log diduga dihapus. Perkara ini baru terungkap setelah seorang petugas membuat laporan polisi pada 30 Oktober. Artinya, selama lebih dari setahun, sistem tidak mendeteksi apa pun. Yang bekerja justru hati nurani seorang petugas. Hal ini patut diapresiasi, tetapi juga patut dirisaukan karena keamanan sistem yang menyangkut hak paling pribadi warga tidak boleh bergantung pada keberanian satu orang.

Temuan terpenting muncul pada 5 November 2026, ketika Dewan Pembina Pusat Pemantauan Bareskrim ditetapkan sebagai tersangka keempat. Penyidik menyebut izinnya diperlukan untuk menyadap maupun menghapus data. Artinya, titik persetujuan sebenarnya ada. Masalahnya, persetujuan tersebut berada dalam rantai komando yang sama dan tidak terikat pada izin pengadilan. Ketika pemberi perintah, pemberi izin, dan pelaksana bersepakat, seluruh kontrol internal dapat dilewati tanpa melanggar alur prosedur formal. Kontrol hanya ada di atas kertas, bukan dalam sistem.

Dari sudut pandang intelijen, perkara ini adalah contoh klasik ancaman orang dalam. Pelakunya bukan peretas dari luar, melainkan pemegang akses sah yang memahami celah prosedur dan mampu menutup jejaknya sendiri. Dampaknya juga melampaui persoalan privasi. Data komunikasi seorang kepala negara, seperti siapa yang ditemui dan kapan keputusan diambil, memiliki nilai strategis yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan politik, ekonomi, bahkan oleh pihak asing jika hasil sadapan berpindah tangan.

Apa saja yang dapat diketahui penyadap? LIMS yang bekerja di jaringan operator dapat merekam percakapan telepon biasa, membaca SMS, termasuk kode one-time password (OTP), serta melacak lokasi berdasarkan menara seluler atau base transceiver station (BTS). Kode OTP yang tersadap bahkan dapat dipakai untuk mendaftarkan ulang akun WhatsApp atau surat elektronik di perangkat lain. Sementara itu, isi komunikasi WhatsApp yang terenkripsi secara end-to-end atau ujung ke ujung tidak terbaca dari jaringan. Untuk membacanya, diperlukan perangkat spyware seperti Pegasus atau Graphite yang menyusup ke ponsel sasaran.

Ancaman spyware tersebut nyata. Pada 2019, Pegasus memanfaatkan celah pada fitur panggilan WhatsApp untuk menginfeksi sekitar 1.400 perangkat. Dalam gugatan WhatsApp terhadap NSO Group, terungkap bahwa salah satu nomor pengirim serangan berasal dari Indonesia. Karena itu, jika kelak terungkap isi komunikasi WhatsApp Presiden turut diketahui, penyidik perlu menguji kemungkinan penggunaan perangkat spyware melalui pemeriksaan forensik ponsel, misalnya dengan Mobile Verification Toolkit (MVT) yang dikembangkan Amnesty International.

Apakah jejak penyadapan bisa dihapus total? Hampir mustahil. Jejak penyadapan tersebar di setidaknya enam lapisan, yaitu basis data LIMS, log sistem, cadangan data, sistem operator, perangkat jaringan, dan sisa data pada media penyimpanan. Log operator berada di luar kendali pengguna LIMS sehingga dapat menjadi pembanding yang kuat, terutama jika tugas penyadapan memang dipasang melalui sistem operator sebagaimana diasumsikan dalam standar. Penghapusan itu juga dapat meninggalkan bukti berupa celah urutan log, perintah penghapusan, dan waktu pelaksanaannya. Penyidik perlu segera mengamankan log operator sebelum masa penyimpanannya berakhir.

Forensik digital dapat menunjukkan akun mana yang memasukkan nomor, kapan tindakan itu dilakukan, perangkat yang digunakan, dan ke mana hasil sadapan dialirkan. Namun, akun tidak selalu identik dengan orang yang menggunakannya dan perintah lisan tidak meninggalkan jejak dalam log. Bukti digital harus dirangkai dengan keterangan saksi, termasuk pelapor internal, karena Pasal 20 KUHP juga menjangkau orang yang menyuruh melakukan. Satu pertanyaan besar juga belum terjawab: siapa penerima akhir hasil sadapan?

Sistem penyadapan yang sah harus mampu menolak perintah pejabat tertingginya sendiri. Ada empat kontrol yang harus tetap bekerja meskipun pimpinan ikut terlibat. Pertama, sasaran penyadapan hanya dapat diaktifkan berdasarkan penetapan pengadilan elektronik yang ditandatangani secara digital sehingga nomor tidak lagi dapat dimasukkan secara bebas. Kedua, daftar sasaran di LIMS, sistem operator, dan daftar penetapan pengadilan harus dicocokkan secara berkala. Ketiga, log harus dibuat tahan ubah dan salinannya dikirim kepada pengawas. Keempat, ada pengawas independen di luar rantai komando yang menerima notifikasi setiap aktivasi penyadapan.

Regulasi kita cukup tertinggal. Perkap Nomor 5 Tahun 2010 menempatkan Kabareskrim sebagai pemberi izin sekaligus pengawas, membuka jalur penyadapan dalam keadaan mendesak, mengandalkan berita acara berbasis kertas, dan tidak mengenal jabatan Dewan Pembina yang dalam praktik justru memegang kunci. Mahkamah Konstitusi sejak 2010 telah meminta agar tata cara penyadapan diatur melalui undang-undang. Namun, 16 tahun kemudian, pengaturannya masih tersebar dalam berbagai undang-undang sektoral dan peraturan internal lembaga.

RUU Penyadapan yang direncanakan mulai dibahas pada Desember 2026 harus memuat ketentuan mengenai izin hakim untuk setiap penyadapan, pengawas independen di luar lembaga penyadap, kewajiban pencatatan log yang tahan ubah dan dapat diaudit, batas waktu yang tegas termasuk untuk jalur mendesak, serta pengaturan tegas mengenai penggunaan perangkat spyware yang hingga kini belum memiliki dasar hukum khusus bagi aparat.

Ada pula langkah yang dapat dilakukan tanpa harus menunggu undang-undang baru. Penyidik perlu mengamankan log operator beserta cadangannya, memastikan bagaimana LIMS terhubung dengan jaringan operator, dan mengungkap penerima akhir hasil sadapan. Polri perlu membuka LIMS untuk diaudit oleh pihak eksternal. Operator seluler juga perlu menjadikan verifikasi sebelum aktivasi dan pencocokan berkala sebagai kewajiban, bukan sekadar praktik baik. Pejabat, jurnalis, dan masyarakat pun dapat melindungi diri dengan langkah sederhana, seperti tidak menggunakan SMS sebagai sarana OTP, memperbarui perangkat lunak ponsel secara rutin, dan mengaktifkan mode perlindungan bagi mereka yang berisiko tinggi.

Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi juga memberikan pijakan melalui kewajiban melakukan penilaian dampak terhadap pelindungan data pribadi sebelum sistem berisiko tinggi digunakan, mencatat kegiatan pemrosesan data pribadi, serta menjamin keamanan data. Meskipun terdapat pengecualian tertentu untuk kepentingan penegakan hukum, kewajiban menjaga keamanan dan akuntabilitas sistem tetap relevan, termasuk kewajiban memberitahukan kegagalan pelindungan data pribadi paling lambat 3 x 24 jam.

Perkara ini bukan sekadar soal empat orang tersangka. Jika telepon Presiden saja bisa disadap tanpa terdeteksi, warga biasa, jurnalis, aktivis, dan pelaku usaha jauh lebih rentan. Para tersangka tetap harus tunduk pada asas praduga tak bersalah. Namun, perbaikan sistem tidak perlu menunggu putusan pengadilan.