Megawati Ungkap Pernah Ingatkan Listyo Sigit Segera Diganti dari Kapolri: Benar kan?

Megawati Ungkap Pernah Ingatkan Listyo Sigit Segera Diganti dari Kapolri: Benar kan?

Terkini | inews | Senin, 9 November 2026 - 15:27
share

JAKARTA, iNews.id - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Sukarnoputri kembali menyinggung pernyataannya yang pernah menyarankan Jenderal Listyo Sigit Prabowo diganti dari Kapolri. Hal itu disampaikan Megawati saat memberikan pidato politik lingkungan dalam acara Pekan Peduli Sampah Nasional (PPSN) 2026 di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Senin (9/11/2026).

“Tahun berapa kan saya sudah pernah ngomong, Pak Sigit itu udah waktunya diganti, aduh, benar kan?” kata Megawati yang langsung disambut tepuk tangan para kader PDIP yang hadir.

Presiden kelima RI itu menegaskan, pernyataan tersebut bukan dilandasi rasa tidak suka atau kebencian terhadap Listyo Sigit. Menurutnya, pernyataan itu disampaikan karena adanya aturan yang menjadi dasar pertimbangannya.

“Lho saya tidak sirik, tidak benci, tidak hanya ngomong, tapi apa? Karena aturan,” ujarnya.

Megawati kemudian secara tegas meminta awak media yang hadir untuk menuliskan kembali pernyataannya tersebut.

“Nah iya, ditulis, lho. Kalau ndak, kalian tuh takut, tahu tidak? Hanya nunggu aja. Kesal saya, benar lho. Saya ini jelek-jelek masih presiden kelima. Tolong diingat dulu,” tuturnya.

Diketahui, Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Mereka yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Tiga tersangka, yakni Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso, telah ditahan di Rutan Mako Brimob. Sementara itu, Slamet Uliandi belum ditahan.

Asep Safrudin mengungkapkan, dugaan penyadapan ilegal tersebut berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.

“Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara penyadapan Polri di Perkap Nomor 5 Tahun 2010,” ucap Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin.

Selain Prabowo, dugaan penyadapan tersebut juga menyasar sejumlah pihak lain, mulai dari elite partai politik, aktivis, hingga media.

Topik Menarik