Netanyahu Berusaha Gugat Hasil Pemilu Israel, Eisenkot: Kehendak Rakyat Tak Bisa Dihapus!
TEL AVIV, iNews.id - Pemimpin oposisi Israel Gadi Eisenkot menentang keras upaya Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menggugat hasil pemilu Knesset pekan lalu. Dia menegaskan upaya membatalkan hasil pemungutan suara tersebut telah gagal dan tidak akan ada pemilu ulang.
Eisenkot bahkan menuding Netanyahu berusaha mengingkari kehendak rakyat dengan mendelegitimasi hasil pemilu. Mantan Panglima Pasukan Pertahanan Israel (IDF) itu menyebut langkah tersebut tercela dan jahat karena berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap lembaga negara.
"Hanya seseorang yang menyadari bahwa dia telah kalah, akan siap melancarkan kampanye delegitimasi kasar seperti itu, bahkan dengan mengorbankan kepercayaan publik terhadap lembaga negara," tulis Eisenkot dalam pernyataan di X, dikutip Rabu (4/11/2026).
Dia juga mengecam upaya menyeret Israel ke pemilu baru dengan mempertanyakan hasil pemungutan suara. Menurut Eisenkot, hasil pemilu Knesset sudah tegas dan mencerminkan keputusan rakyat.
"Upaya tercela dan jahat untuk mengingkari hasil pemilu, menantang kehendak publik, mencemarkan nama baik seluruh komunitas, dan menyeret Israel ke pemilu baru yang telah gagal," katanya.
Eisenkot turut menyambut pernyataan Ketua Komisi Pemilihan Pusat Israel, Hakim Noam Sohlberg, yang menegaskan integritas proses pemungutan suara.
"Abaikan kebisingan latar belakang dan manuver politik yang berubah setiap jam. Rakyat adalah penguasa, dan mereka telah berbicara: Pemerintah yang gagal tidak mendapat dukungan mayoritas dan telah kalah dalam pemilu," ujarnya.
Eisenkot juga menegaskan tidak akan ada pemilu lanjutan. Dia menyatakan pemerintahan baru Israel dapat terbentuk tanpa keterlibatan kelompok sayap kanan pendukung Netanyahu.
Perselisihan ini terjadi setelah Netanyahu dan Partai Likud menuduh Qatar melakukan campur tangan dalam pemilu Israel. Doha dituding memberikan pendanaan untuk meningkatkan partisipasi pemilih Arab sehingga memengaruhi hasil pemungutan suara.
Likud mengklaim memiliki rekaman dan berbagai materi yang mendokumentasikan dugaan praktik suap, termasuk uang tunai dan voucher bahan bakar yang ditawarkan sebagai imbalan atas suara pemilih.
Namun, Likud belum secara terbuka menunjukkan bukti yang mendukung tuduhan campur tangan Qatar maupun dugaan kecurangan pemilu tersebut.
Pemerintah Qatar membantah tuduhan itu dan menyebutnya sebagai kampanye hoaks untuk menyeret Doha ke dalam perselisihan politik domestik Israel. Pemimpin partai Arab Joint List, Mansour Abbas, juga membantah tuduhan menerima pendanaan asing untuk memengaruhi hasil pemilu.
Sementara itu, hasil pemilu menunjukkan blok Netanyahu memperoleh 53 kursi di Knesset dari total 120 kursi. Blok oposisi pimpinan Eisenkot mendapatkan 48 kursi, sedangkan partai-partai Arab meraih 19 kursi.
Dengan hasil tersebut, tidak ada blok utama yang berhasil mencapai 61 kursi, jumlah minimum untuk membentuk pemerintahan mayoritas.
Israel pun menghadapi kebuntuan politik. Pembentukan pemerintahan baru bergantung pada kesepakatan antarkelompok politik, termasuk kemungkinan keterlibatan partai-partai Arab.
Namun, kubu oposisi masih terpecah mengenai rencana menggandeng partai-partai Arab untuk membentuk pemerintahan baru tanpa Netanyahu.
