Pemilu Israel: Eisenkot Berpeluang Gantikan Netanyahu, Ini Syarat Berat yang Harus Dipenuhi

TEL AVIV, iNews.id - Pemimpin oposisi Israel Gadi Eisenkot berpeluang menggantikan Benjamin Netanyahu sebagai perdana menteri setelah hasil pemilu parlemen tidak menghasilkan pemenang mutlak. Namun, jalan Eisenkot menuju kursi pemerintahan tidak mudah karena harus menggalang dukungan mayoritas parlemen Knesset.

Hasil akhir pemilu yang dirilis Komisi Pemilihan Umum Pusat Israel, Jumat (30/10/2026), menunjukkan blok Netanyahu meraih 53 kursi, sedangkan aliansi oposisi pimpinan Eisenkot memperoleh 48 kursi. Sementara itu, partai-partai Arab mencatat rekor dengan mengamankan 19 kursi.

Dengan total 120 kursi Knesset, diperlukan sedikitnya 61 dukungan untuk mengamankan mayoritas parlemen. Artinya, Eisenkot membutuhkan tambahan dukungan dari 13 anggota parlemen untuk bisa membentuk pemerintahan mayoritas.

Peluang tersebut terbuka jika partai-partai Arab bersedia memberikan dukungan. Gabungan 48 kursi oposisi dan 19 kursi partai Arab secara matematis menghasilkan 67 kursi, cukup untuk mengalahkan blok Netanyahu.

Namun, persoalan utamanya bukan sekadar jumlah kursi. Eisenkot dan sejumlah tokoh oposisi sebelumnya menolak kemungkinan menjadikan partai-partai Arab sebagai mitra koalisi pemerintahan. Sikap tersebut membuat upaya menggulingkan Netanyahu semakin rumit.

Menurut laporan Reuters, partai-partai Arab telah memberi sinyal bersedia bekerja sama dengan kubu Eisenkot. Akan tetapi, dukungan tersebut berpotensi memicu perpecahan di internal oposisi karena tidak semua partai memiliki sikap yang sama terhadap keterlibatan politik Arab dalam pemerintahan.

Menunggu Keputusan Presiden Israel

Tahapan berikutnya berada di tangan Presiden Israel Isaac Herzog. Setelah menerima hasil resmi pemilu pada 4 November mendatang, Herzog akan berkonsultasi dengan para pemimpin partai untuk menentukan tokoh yang paling berpeluang membentuk pemerintahan.

Pengamat dari Israel Democracy Institute, Assaf Shapira, memperkirakan Herzog kemungkinan memberikan kesempatan pertama kepada Eisenkot.

Berdasarkan hukum Israel dan preseden pemilu sebelumnya, presiden biasanya memprioritaskan kandidat yang memperoleh rekomendasi dukungan terbanyak dari para pemimpin partai dalam konsultasi.

Namun, Eisenkot tidak otomatis menjadi perdana menteri meskipun mendapatkan kesempatan pertama. Dia tetap harus membuktikan mampu menggalang dukungan yang cukup untuk membentuk pemerintahan.

Setelah ditunjuk, Eisenkot memiliki waktu 28 hari untuk bernegosiasi dengan berbagai faksi politik. Masa tersebut bisa diperpanjang hingga 14 hari apabila diperlukan.

Jika gagal, Herzog dapat memberikan kesempatan kepada kandidat lain untuk mencoba membentuk pemerintahan.

Partai Arab Jadi Kunci, tetapi Ada Penolakan

Besarnya perolehan suara partai-partai Arab menjadi salah satu faktor paling menentukan dalam kebuntuan politik Israel kali ini.

Gabungan Joint List dan Ra'am memperoleh 19 kursi, hampir dua kali lipat dibandingkan pemilu 2022 yang hanya menghasilkan 10 kursi.

Dengan tambahan dukungan tersebut, kubu Eisenkot secara matematis bisa menguasai 67 kursi parlemen. Akan tetapi, Eisenkot menghadapi dilema karena selama kampanye dia dan sejumlah sekutunya menegaskan tidak ingin bergantung pada dukungan partai-partai Arab.

Reuters melaporkan, salah satu pilihan yang dapat ditempuh Eisenkot adalah membentuk pemerintahan minoritas dengan dukungan tidak langsung partai-partai Arab. Dalam skenario ini, partai Arab tidak harus menjadi bagian dari kabinet, tetapi dapat memberikan dukungan dalam pemungutan suara kepercayaan di parlemen.

Opsi tersebut tetap menghadapi hambatan politik besar karena sebagian anggota oposisi menolak kerja sama dengan partai Arab.

Di sisi lain, Netanyahu juga berusaha mempertahankan kekuasaan. Meski bloknya hanya menguasai 53 kursi, dia masih berpeluang memecah kubu oposisi dan menarik sejumlah anggota parlemen untuk bergabung dengan pemerintahannya.

Pilihan lainnya adalah membentuk pemerintahan persatuan nasional yang melibatkan partai-partai oposisi. Namun, skenario ini juga sulit karena Eisenkot selama kampanye berjanji mengakhiri pemerintahan Netanyahu.

Israel Terancam Pemilu Ulang

Apabila Eisenkot dan kandidat lainnya gagal membentuk pemerintahan, Israel berpotensi kembali menggelar pemilu parlemen.

Selama proses tersebut, Netanyahu tetap menjalankan tugas sebagai perdana menteri sementara hingga pemerintahan baru terbentuk.

Situasi ini mengingatkan pada kebuntuan politik Israel pada 2019 ketika negara tersebut harus menggelar pemilu berulang kali karena tidak ada kekuatan politik yang mampu membentuk pemerintahan stabil.

Presiden Herzog telah meminta seluruh pemimpin partai membuka peluang kompromi agar Israel tidak perlu kembali menggelar pemilu.

Dengan demikian, masa depan pemerintahan Israel kini bergantung pada kemampuan Eisenkot mengatasi perbedaan di antara partai-partai oposisi, sekaligus mencari jalan untuk memperoleh dukungan mayoritas di parlemen.