Perkuat Pengamanan Perbatasan Laut, BNPP RI dan Koarmada Bentuk Pokja Gabungan

JAKARTA, iNews.id – Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) bersama Komando Armada (Koarmada) membahas penguatan pengawasan dan pengamanan perbatasan laut, termasuk pembentukan kelompok kerja (Pokja) dan integrasi pusat kendali untuk mempercepat koordinasi antarlembaga. 

Pembahasan tersebut berlangsung dalam audiensi Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Nurdin, dengan Panglima Koarmada, Laksamana Madya TNI Denih Hendrata, di Markas Komando Armada, Kamis (15/10/2026).

Nurdin mengatakan, karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan membutuhkan dukungan kekuatan maritim yang memadai untuk menjaga kedaulatan dan memastikan pengawasan wilayah perbatasan laut berjalan efektif.

“Kita berhadapan di laut itu dengan 10 negara. Sehingga keberadaan armada maritim kita yang kuat ini sangat menentukan pandangan dunia terhadap Indonesia. Kalau angkatan laut kita lemah, maka kita tidak akan sampai pada ujung-ujung titik batas negara kita,” ujar Nurdin.

Dia menjelaskan, pengelolaan batas wilayah laut memiliki karakteristik berbeda dengan batas darat. Jika batas darat ditandai dengan patok, penentuan batas laut berkaitan dengan garis pangkal kepulauan dan titik referensi yang memerlukan pemeliharaan serta pengawasan secara berkelanjutan.

Menurut Nurdin, kebutuhan pengelolaan perbatasan laut mencakup pengawasan wilayah, ketersediaan sarana dan prasarana patroli, pemeliharaan pilar titik referensi dan garis pangkal, penyediaan sarana pendukung pertahanan dan keamanan non-alat utama sistem persenjataan (non-alutsista), serta pembangunan Pos Pengamanan Pulau Terluar.

Panglima Koarmada RI, Laksamana Madya TNI Denih Hendrata menegaskan, pengamanan perbatasan laut tidak hanya menyangkut kedaulatan negara, tetapi juga keselamatan dan keberlangsungan mata pencaharian masyarakat, khususnya nelayan. 

Denih menjelaskan, keterbatasan perangkat navigasi pada nelayan kecil dapat meningkatkan risiko mereka melintasi batas negara tanpa menyadarinya. 

“Pengawasan perbatasan laut itu sifatnya imajiner, berdasarkan peta. Referensi posisi pakai aplikasi atau radar kapal. Masalahnya, nelayan kecil kan tidak punya radar. Inilah yang harus kita jaga agar nelayan tidak melintasi batas imajiner tersebut,” katanya.

Untuk meminimalkan risiko tersebut, Denih menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat, terutama dalam membantu nelayan memenuhi kebutuhan hidup saat musim paceklik ketika mereka tidak dapat melaut. 

Salah satu upaya yang diusulkan ialah pembinaan teritorial dan pengembangan budi daya perikanan sebagai alternatif sumber pangan dan pendapatan.

Di Natuna, Koarmada RI juga menjajaki peluang pengembangan ekonomi masyarakat melalui komunikasi dengan pelaku usaha perikanan, termasuk pengembangan keramba dan kegiatan penangkapan ikan di Laut Natuna Utara.

Dari sisi pertahanan dan keamanan, Denih menyebut Laut Natuna Utara, Selat Malaka, Ambalat, dan perbatasan selatan Indonesia sebagai wilayah strategis yang menjadi perhatian pengamanan Koarmada RI.

“Khusus untuk masalah perbatasan, focal point itu ada di Laut Natuna Utara, kemudian di Selat Malaka, di Ambalat, dan di perbatasan selatan. Jadi, konsentrasi di titik-titik itu tidak boleh tidak ada KRI (kapal perang Republik Indonesia) dan pesawat udara,” katanya.

Di sisi lain, penanganan pelanggaran hukum di kawasan perbatasan, termasuk penyelundupan, membutuhkan koordinasi antarlembaga agar pengawasan dan penindakan berjalan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Koordinasi dengan pemerintah daerah dan satuan operasional TNI Angkatan Laut juga diperlukan untuk menyelaraskan pengamanan wilayah dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Untuk memperkuat koordinasi tersebut, Denih mengusulkan pembentukan kelompok kerja (Pokja) BNPP RI dan Koarmada RI guna menyelaraskan perencanaan, pola kerja, dan tujuan pelaksanaan tugas kedua instansi.

Dia juga mengusulkan integrasi pusat kendali BNPP RI dengan Pusat Komando dan Pengendalian (Puskodal) Koarmada RI agar pertukaran informasi serta tindak lanjut kebutuhan pengamanan dapat dilakukan lebih cepat.

“Saran saya kita buat Pokja untuk menyusun pola pikir dan pola tindak, sehingga kita punya tujuan yang sama. Kalau Bapak punya Command Center di BNPP, tinggal dihubungkan saja dengan Puskodal kami. Kecepatan komunikasi sangat utama,” kata Denih.

Melalui audiensi ini, BNPP RI dan Koarmada RI membahas langkah penguatan koordinasi dalam pengelolaan batas wilayah dan pengamanan perbatasan laut, mulai dari pengawasan wilayah strategis, peningkatan kapasitas petugas, hingga integrasi pusat kendali.