Legislator Perindo Dukung Transjakarta Laut, Dorong Kapal Tradisional Jadi Mitra

JAKARTA, iNews.id - Fraksi Partai Demokrat-Perindo DPRD Jakarta mendukung rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta dan PT Transjakarta mengembangkan angkutan perairan ke Kepulauan Seribu. Dukungan tersebut disampaikan Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi Partai Perindo, Dina Masyusin.

"Untuk angkutan perairan Kepulauan Seribu, Fraksi kami mendukung penguatan layanan karena kebutuhan masyarakat nyata dan telah lama dirasakan," ujar Dina melalui keterangan tertulis, Minggu (11/10/2026).

Menurut Dina, penguatan layanan angkutan perairan merupakan langkah tepat untuk menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat Kepulauan Seribu. Namun, pengembangan Transjakarta Laut juga perlu memberikan dampak ekonomi inklusif yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.

Dia menyoroti peran kapal tradisional yang selama ini melayani 79 persen dari total 443.271 penumpang di Pelabuhan Muara Angke.

Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat-Perindo DPRD Jakarta itu mengapresiasi komitmen Pemprov Jakarta untuk merangkul pelaku usaha lokal. Dia juga mengusulkan empat pilar penguatan ekonomi warga dalam pengembangan layanan Transjakarta Laut.

Pertama, kemitraan operator lokal yang inklusif dengan memberikan ruang usaha bagi pemilik kapal tradisional, koperasi, dan kelompok usaha warga melalui skema pembelian layanan (buy the service). Dengan demikian, masyarakat lokal tetap menjadi bagian utama penggerak ekonomi pada rute antarpulau.

"Kedua, peningkatan kelaikan dan usaha mitra dengan membantu sertifikasi kelaikan armada mitra, penyediaan fasilitas keselamatan, serta pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan standar dan daya saing usaha kapal warga," tuturnya.

Ketiga, pemberdayaan tenaga kerja lokal dengan memprioritaskan warga asli Kepulauan Seribu sebagai awak kapal dan petugas layanan. Langkah ini diharapkan dapat membuka lapangan kerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Keempat, integrasi ekosistem usaha melalui JakLingko. Dina mengusulkan sistem pembayaran kapal mitra diintegrasikan ke dalam ekosistem JakLingko untuk memudahkan konektivitas penumpang sekaligus meningkatkan kepastian pendapatan operator kapal lokal secara berkelanjutan.

Selain itu, Fraksi Demokrat-Perindo memberikan masukan agar pengalihan aset kapal dan dermaga dilakukan secara akuntabel sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Menanggapi masukan tersebut, Pemprov Jakarta dan Transjakarta berkomitmen merumuskan tata kelola serta pola kemitraan yang transparan. Dengan demikian, Transjakarta Laut diharapkan dapat segera beroperasi dengan mengedepankan layanan yang modern, aman, dan memberdayakan potensi ekonomi masyarakat Kepulauan Seribu.

Rencana pengembangan Transjakarta Laut untuk memperluas jangkauan transportasi publik terintegrasi ke Kepulauan Seribu turut dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD Jakarta. Pemprov Jakarta bersama Dishub Jakarta dan PT Transjakarta kini tengah mematangkan kajian rute perairan tersebut guna menghadirkan pelayanan publik yang adil dan merata.

Perluasan transportasi publik ke sektor maritim dinilai strategis untuk membuka keterisolasian wilayah, mempermudah akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. Pemprov Jakarta juga memastikan pengkajian rute laut tersebut dilakukan tanpa mengganggu kualitas maupun keandalan layanan utama bus Transjakarta di darat.