Bansos 2027, Luhut Utus TNI-Polri Data Warga di Daerah Pelosok

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah akan melibatkan TNI-Polri hingga Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mendata calon penerima bantuan sosial (bansos) 2027. Keterlibatan aparat negara tersebut ditujukan untuk menjangkau masyarakat, terutama yang berada di daerah pelosok.

Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), Luhut Binsar Pandjaitan mengakui digitalisasi bansos masih menghadapi kendala dari sisi kesiapan perangkat digital masyarakat. Oleh karena itu, ASN serta TNI-Polri akan membantu masyarakat yang belum memiliki perangkat teknologi.

"TNI, Polri, Babinsa, Bhabinkamtibmas, ASN, pegawai di gunung-gunung sana, di kampung-kampung itu yang sulit dicapai mungkin oleh orang yang tidak punya HP, itu TNI-Polri itu turun," ujar Luhut di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, Rabu (30/9/2026).

Luhut mengatakan, saat ini jumlah penduduk yang tercatat di Dukcapil baru mencapai 98 persen dari keseluruhan populasi. Keterlibatan aparat negara diharapkan dapat mempercepat pendataan sekaligus mengkurasi calon penerima bantuan pemerintah ke depannya.

Selain TNI-Polri dan ASN, masyarakat umum juga dapat menjadi agen pendataan di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Pemerintah akan menyiapkan platform untuk melakukan verifikasi data masyarakat yang berhak menerima bantuan.

"Semua menggerakkan masuk ke RT semua, yang jalan ke RT. Karena di RT itu mungkin orangnya tidak punya HP yang baru, jadi TNI-Polri, Kementerian Agama, Penyuluh Pertanian semua kita libatkan. Ini menurut saya satu gerakan nasional yang diarahkan Presiden yang menurut saya sangat baik sekali," ucap dia.

Luhut menambahkan, pendataan akan dilakukan hingga akhir 2026, baik oleh TNI-Polri, ASN maupun agen masyarakat. Pemerintah menargetkan penyaluran bansos melalui sistem digital mulai diuji coba pada kuartal I-II 2027.

"Kami merencanakan akhir tahun ini mesti selesai semua itu. Awal tahun depan, kuartal 1-2 kita akan uji coba," tutur dia.

Pemerintah juga telah membuka registrasi ulang calon penerima bansos 2027 melalui Perlinsos Digital. Pemerintah menargetkan sebanyak 48 juta masyarakat terdaftar hingga Desember 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat ketepatan sasaran penyaluran bansos.

Registrasi tersebut terutama ditujukan bagi masyarakat yang ingin menjadi calon penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) pada 2027.

Saat ini, jumlah masyarakat yang telah melakukan registrasi melalui Perlinsos Digital baru mencapai sekitar 5,5 juta pendaftar. Pemerintah akan memperluas akses dan sosialisasi di daerah untuk mengejar target tersebut.

Luhut menekankan, registrasi merupakan tahap awal dalam proses pendataan dan verifikasi. Dengan demikian, masyarakat yang telah mendaftar tidak otomatis ditetapkan sebagai penerima bansos.

"Registrasi ini menjadi fondasi penting agar penyaluran bansos 2027 semakin tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan," pungkasnya.