Jokowi Beberkan Riwayat Pendidikan Gibran, Tanggapi Gugatan Syarat Wapres di MK
SOLO, iNews.id – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) buka suara mengenai perkara di Mahkamah Konstitusi (MK) yang mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan putra sulungnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, saat mencalonkan diri pada Pemilu 2024.
Jokowi mengatakan persoalan tersebut telah masuk ke ranah hukum. Karena itu, dia menyerahkan proses dan kewenangan penyelesaiannya kepada MK.
“Ini kan sudah masuk ke wilayah hukum. Jadi ya, kita mengikuti proses hukum yang ada,” kata Jokowi di Solo, Kamis (24/9/2026).
Di tengah perkara tersebut, Jokowi kemudian membeberkan riwayat pendidikan Gibran. Dia menyebut Gibran menempuh pendidikan dasar dan menengah pertama di Surakarta.
Gibran diketahui bersekolah di SD Negeri 16 Surakarta dan SMP Negeri 1 Surakarta. Setelah itu, Gibran melanjutkan pendidikan menengah di Orchid Park Secondary School, Singapura.
Menurut Jokowi, setelah menyelesaikan pendidikan tersebut, Gibran menempuh program pathway di UTS Insearch sebelum melanjutkan pendidikan di MDIS, Singapura.
BNPB Ungkap 1.225 Ton Bantuan Logistik Gempa M7,7 Sudah Masuk NTT, Belum Semua Pengungsi Terjangkau
“Ini pathway supaya tahu. Setelah dari situ seingat saya tiga tahun, kemudian pindah lagi masuk ke MDIS di Singapura. Jadi jelas semuanya,” ujar Jokowi.
Jokowi juga menanggapi permintaan pemohon agar pencalonan Gibran sebagai wakil presiden dibatalkan. Menurutnya, persoalan tersebut merupakan bagian dari proses hukum yang menjadi kewenangan Mahkamah.
“Ya itu proses hukum, nanti yang memiliki kewenangan yaitu Mahkamah,” katanya.
Persyaratan Gibran Diterima KPU
Ketika ditanya mengenai tudingan adanya kecurangan terstruktur dalam proses pencalonan Gibran, Jokowi menyinggung bahwa persyaratan pencalonan Gibran telah diterima oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Nyatanya persyaratannya diterima oleh KPU. Ya masa sudah sekolah di luar suruh ikut Paket C lagi?” ujar Jokowi.
Sebelumnya, sejumlah pihak mengajukan permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2024 ke MK. Salah satu materi yang dipersoalkan adalah pemenuhan syarat pendidikan Gibran ketika ditetapkan sebagai calon wakil presiden.
Pengacara Jokowi Tantang Roy Suryo Masuk Sidang Pokok Perkara: Kalau Yakin Ijazah Palsu, Ayo!
Perkara tersebut tercatat dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Dalam persidangan, para pemohon meminta MK memberikan kesempatan untuk menguji secara terbuka persoalan pemenuhan syarat pendidikan Gibran.
Pada sidang lanjutan 23 September 2026, KPU sebagai Termohon menyampaikan pandangan bahwa perkara yang diajukan para pemohon berkaitan dengan sengketa proses, bukan sengketa hasil pemilu yang menjadi kewenangan MK. Proses pemeriksaan perkara tersebut masih berlangsung di MK.
