Bahlil bakal Pangkas Birokrasi demi Kejar PLTS 100 GW: Nggak Usah Terlalu Mutar-Mutar

JAKARTA, iNews.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyiapkan penyesuaian aturan untuk mempercepat proses tender proyek energi terbarukan di Indonesia. Langkah tersebut ditujukan agar proyek dengan teknologi dan keekonomian yang kompetitif dapat segera direalisasikan.

Bahlil mengatakan, pemerintah tidak ingin proses pengadaan proyek energi berlangsung terlalu lama karena birokrasi yang berbelit. Karena itu, Kementerian ESDM tengah melakukan penyesuaian aturan terkait proses tender.

"Saya lagi melakukan penyesuaian aturan bagi perusahaan-perusahaan yang memang kompetitif dan mempunyai kemampuan teknologi yang baik. Kita pertimbangkan untuk tendernya tidak perlu terlalu lama-lama," kata Bahlil dalam acara Electricity Connect 2026 di ICE BSD Tangerang, Selasa (22/9/2026).

Menurut Bahlil, pemerintah akan mendorong proses tender yang lebih efisien, terutama untuk proyek-proyek yang dinilai telah memenuhi aspek keekonomian dan memiliki kemampuan teknologi yang dibutuhkan.

"Kita pangkas birokrasinya. Kalau memang ekonomis, kita tunjuk dia saja. Nggak usah terlalu lama-lama, terlalu mutar-mutar, terlalu banyak," ujarnya.

Bahlil mengatakan, saat ini pemerintah tengah mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga 100 gigawatt (GW). Pemerintah menargetkan pembangunan PLTS tersebut dapat dilakukan dalam waktu tiga tahun.

Bahlil menyebut pada tahun ini pemerintah menargetkan peluncuran sekitar 5,5 GW kapasitas PLTS. Sementara itu, proses tender untuk sekitar 25-30 GW direncanakan mulai berjalan.

"Khusus untuk PLTS 100 gigawatt kami rencanakan tiga tahun. Di tahun ini kita selalu luncurkan kurang lebih bisa kita 5,5 gigawatt pertama. Dan dalam perencanaan itu kurang lebih sekitar 25 sampai dengan 30 gigawatt proses tendernya harus mulai berjalan," katanya.

Dia menegaskan penyederhanaan proses tender tetap diarahkan untuk menghasilkan proyek yang ekonomis dan memberikan manfaat bagi para pihak.

"Yang penting bisa saling menguntungkan dan win-win. Itu the win-win-win," ujar Bahlil.

Selain percepatan proses tender, pemerintah membuka ruang bagi dunia usaha untuk berpartisipasi dalam pengembangan proyek energi terbarukan. Bahlil mengatakan kebutuhan pembangunan listrik dalam RUPTL 2025-2034 mencapai 69,5 GW, dengan sekitar 70 persen diarahkan menggunakan energi baru terbarukan.