Mensos Terima Aduan 2.500 Data Desil Bermasalah, Janji Beres dalam Seminggu

JAKARTA, iNews.id - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf berjanji menindaklanjuti sekitar 2.500 data warga yang dinilai bermasalah dalam pemeringkatan desil Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Dia memastikan hasil verifikasi dan validasi data tersebut sudah dapat diketahui paling lambat dalam satu pekan.

Janji itu disampaikan pria yang akrab disapa Gus Ipul itu setelah menerima langsung ratusan warga yang berunjuk rasa di depan Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, Kamis (17/9/2026). Warga yang datang bersama Koalisi Warga Jakarta untuk Keadilan (KWJK) dan perwakilan mahasiswa menyuarakan berbagai persoalan terkait data desil dan penyaluran bantuan sosial.

Gus Ipul bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono keluar dari kantor untuk menemui massa. Keduanya kemudian mengajak warga masuk dan berdialog di Taman Sekolah Rakyat, Kantor Kemensos.

Dalam dialog tersebut, warga menyampaikan beragam persoalan. Di antaranya desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya, pernah menerima bantuan tetapi kemudian tidak lagi mendapatkannya, hingga pengajuan pembaruan data melalui RT, RW, kelurahan dan dinas sosial yang belum menunjukkan perubahan.

Mardiana, buruh pengupas bawang yang menghidupi tiga anak, misalnya, mengaku masuk dalam desil 6. Dia mengatakan penghasilannya dari pekerjaan tersebut hanya sekitar Rp30 ribu per hari.

“Saya ini orang susah juga. Rumahnya di pinggir kali, Pak,” kata Mardiana kepada Gus Ipul.

Warga lainnya, Sri Sugiarti dari Rusun Pesakih, Jakarta Barat, mengaku telah tinggal di rusun selama sekitar 14 tahun tetapi belum pernah menerima bantuan. Dia kini berhenti berdagang karena harus merawat suaminya yang mengalami stroke.

“Saya sudah ke Wali Kota, Dinas Sosial. Tapi tetap enggak ada solusi. Terus solusinya bagaimana, Bapak Menteri? Tolong dibantu,” kata Sri.

Gus Ipul memastikan seluruh data tersebut akan diterima untuk ditelusuri satu per satu. Dia mengatakan, Kemensos akan melakukan pendalaman, pengkajian, serta menindaklanjuti data yang disampaikan warga.

“Kami akan terima semua aspirasinya, kami akan terima semua data-datanya untuk kita lakukan pendalaman, pengkajian, dan kemudian kita tindaklanjuti,” ucap Gus Ipul.

Menurutnya, pemerintah menyadari data belum sepenuhnya akurat. Karena itu, setelah data dibuka kepada publik, pemerintah juga harus menyediakan ruang bagi masyarakat untuk memberikan koreksi, sanggahan, maupun usulan perubahan ketika menemukan ketidaksesuaian.

“Karena kita sudah membuka data, maka kami tentu berkewajiban untuk menerima koreksi, menerima sanggahan, menerima usulan-usulan dari masyarakat. Itu adalah konsekuensi dari keterbukaan pemerintah,” tuturnya.

Gus Ipul turut mengajak KWJK dan warga ikut dalam proses verifikasi dan validasi sekitar 2.500 data yang diserahkan. Perwakilan warga diminta berkoordinasi dengan Kemensos selama satu pekan agar hasil penelusuran dapat segera diketahui.

“Kita lakukan verifikasi dan validasi, kita urut satu per satu, dan nanti kita sampaikan hasilnya,” ucapnya.

Wamensos Agus Jabo memastikan data yang diserahkan akan dipadankan dan prosesnya dikawal hingga memperoleh kejelasan.

“Datanya kita padankan. Nanti Pak Marlo asistensi supaya seminggu ini selesai. Yang penting ada kejelasan. Pokoknya datanya masukkan, seminggu ini harus sudah ada hasil,” kata Agus.

Kemensos Buka Jalur Koreksi Data

Gus Ipul menjelaskan, masyarakat yang menemukan ketidaksesuaian data dapat menggunakan jalur resmi melalui RT/RW, kelurahan atau desa, serta dinas sosial. Data tersebut kemudian diteruskan ke Kemensos untuk diproses dalam pemutakhiran DTSEN.

Selain jalur tersebut, masyarakat dapat menyampaikan usul dan sanggahan melalui aplikasi Cek Bansos. Fitur itu memungkinkan warga mengusulkan diri sebagai penerima bantuan maupun menyanggah data penerima yang dinilai tidak sesuai.

“Bapak-Ibu sekalian bisa usul, bisa menyanggah. Saya usul, saya ini pengen dapat bansos, boleh. Atau Ibu mengatakan saya punya tetangga, sebenarnya tidak layak menerima bansos, maka saya ingin menyanggah,” kata Gus Ipul.

Bagi masyarakat yang kesulitan menggunakan aplikasi, Kemensos menyediakan saluran Command Center 171. Pengaduan juga dapat disampaikan melalui WhatsApp Kemensos di 0877-1717-171.