Dewan HAM PBB Kutuk Rencana Israel Usir Paksa Seluruh Warga Gaza
JENEWA, iNews.id - Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB mengecam keras rencana Israel untuk mengusir paksa seluruh warga Palestina dari Jalur Gaza. Kepala Dewan HAM PBB Volker Turk menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap rencana tersebut dan menentang segala bentuk pengusiran paksa warga sipil.
Turk juga menyoroti dugaan pelanggaran HAM lainnya di Gaza, termasuk eksekusi dan penyiksaan terhadap warga yang dicurigai sebagai kolaborator atau berafiliasi dengan kelompok perlawanan Hamas.
Dalam pidato pembukaan sesi ke-63 Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, Senin (7/9/2026), Turk menyerukan langkah internasional lebih tegas untuk melindungi warga Palestina dan mencegah semakin buruknya situasi kemanusiaan di Gaza.
Keprihatinan Turk muncul ketika pemerintah Israel menyiapkan rencana untuk mengusir seluruh penduduk Gaza. Menteri Pertahanan Israel Israel Katz bahkan mengatakan rencana tersebut masih dibahas dan membutuhkan dukungan Amerika Serikat (AS).
RI-Korsel Bangun Pusat Pengendalian Karhutla, Menhut: Asap Kebakaran Bisa sampai Luar Negeri
"Pada akhirnya, tidak ada solusi nyata untuk Gaza tanpa migrasi ini," kata Katz, dalam konferensi yang diselenggarakan media Israel pada 3 September lalu.
Katz menambahkan, pemerintah Israel telah mengorganisasi rencana pemindahan tersebut dan siap mengusir penduduk Gaza melalui laut, udara, maupun dengan berbagai cara lainnya.
Rencana pengusiran warga Gaza sebelumnya juga pernah disuarakan Presiden AS Donald Trump. Pada awal masa jabatannya, Januari 2021, Trump menyerukan agar sekitar 2,3 juta penduduk Gaza dipindahkan secara permanen ke lokasi lain.
Trump ketika itu mengatakan wilayah Gaza yang hancur akibat serangan Israel sejak Oktober 2023 dapat dikembangkan menjadi kawasan wisata di tepi Laut Mediterania.
Gagasan tersebut mendapat penolakan keras dari berbagai pihak, termasuk Mesir. Trump kemudian menarik kembali pernyataannya, namun Katz mengklaim gagasan tersebut sebenarnya hanya dibekukan karena masih mencari negara yang bersedia menampung warga Gaza.
"Rencana tersebut belum dibatalkan; rencana itu terus dibahas, bahkan sekarang, dan saya kira tidak ada solusi lain yang baik untuk semua orang," ujar Katz.
Dia menegaskan Israel masih membutuhkan dukungan AS untuk merealisasikan rencana tersebut.
Katz juga mengeklaim sekitar 80 persen penduduk Gaza ingin meninggalkan wilayah tersebut, namun menurutnya mereka dicegah oleh Hamas. Klaim itu disampaikan tanpa disertai bukti dalam pernyataan tersebut.








