Mensos Tegaskan Data Desil Tak Sesuai Kondisi Bisa Diperbaiki, Ini Caranya
JAKARTA, iNews.id - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul buka suara soal banyaknya keluhan warga terkait peringkat desil dalam data penerima bantuan sosial (bansos) yang tidak sesuai kondisi ekonomi sebenarnya. Gus Ipul mengatakan, terdapat berbagai faktor yang menyebabkan kondisi di lapangan tidak selalu sesuai dengan data yang tercatat.
“Iya mungkin ya masih masih kita perlu pendalaman lagi ya karena ada berbagai tantangan di bawah itu ya, di tingkat masyarakat tadi ya. Ada yang karena KTP-nya digunakan oleh orang lain atau oleh keluarganya ya. Yang kedua juga mungkin mereka belum bisa katakanlah menyampaikan di forum-forum desa gitu kan," katanya di kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (2/9/2026).
"Banyak sebab-sebabnya yang kita harus proaktif untuk membantu masyarakat memperbaiki data itu,” ujar Gus Ipul.
Dia menegaskan, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengoreksi maupun memperbaiki data yang tidak sesuai. Pemerintah membuka sejumlah saluran agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pemutakhiran data. Saluran tersebut antara lain melalui WhatsApp Center, Command Center, aplikasi Cek Bansos, maupun pemerintah daerah, khususnya pemerintah desa.
Menurut Gus Ipul, di tingkat desa juga telah tersedia operator data yang menggunakan aplikasi SIKS-NG. Data tersebut kemudian dapat diteruskan secara berjenjang mulai dari dinas sosial kabupaten/kota, provinsi, hingga Kementerian Sosial dan selanjutnya ke Badan Pusat Statistik (BPS).
“Jadi kepada seluruh masyarakat, kami membuka partisipasi untuk bisa mengoreksi, untuk memperbaiki data-data ini dengan saluran-saluran yang sudah kita buat,” ujarnya.
Gus Ipul menjelaskan, pemutakhiran data bansos memang dilakukan secara berkala. Untuk penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan, pemutakhiran dilakukan setiap bulan. Sementara untuk bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako atau bantuan pangan non-tunai dilakukan setiap tiga bulan.
Dia juga mengatakan data penerima bansos saat ini masih dalam proses konsolidasi. Masuknya data baru dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) membuat pemerintah perlu melakukan sinkronisasi, validasi dan verifikasi ulang.
“Jadi memang ini masih dalam proses konsolidasi ya. Saya yakin data kita akan makin akurat. Kemarin itu ada data baru masuk dari BKKBN yang memerlukan apa semacam sinkronisasi, validasi dan verifikasi ulang. Nah, itu sedang dilakukan oleh BPS,” jelasnya.
Gus Ipul menyebut hasil sensus sosial ekonomi yang baru selesai juga nantinya akan menjadi salah satu bahan untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan terkini. Pemerintah juga terbuka terhadap masukan dari masyarakat, akademisi, maupun para pakar terkait metode penentuan desil.










