BMKG Lapor Kekurangan Anggaran Rp2,12 Triliun di 2027, Ungkap Rencana Bangun 4 Radar Baru
JAKARTA, iNews.id - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkap kebutuhan anggaran 2027 mencapai Rp4,649 triliun. Namun, pagu anggaran yang ditetapkan hanya Rp2,523 triliun sehingga terdapat kekurangan atau backlog sebesar Rp2,126 triliun.
Hal ini disampaikan Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani dalam rapat bersama Komisi V DPR, Selasa (1/9/2026).
"Terdapat backlog Rp2,126 triliun," kata Faisal dalam laporannya.
Dia menambahkan, kekurangan anggaran tersebut mencakup berbagai kebutuhan operasional, dukungan manajemen, serta kegiatan non-operasional program meteorologi, klimatologi, dan geofisika (MKG).
Meski menghadapi keterbatasan anggaran, BMKG tetap memprioritaskan penguatan infrastruktur dan peralatan untuk menjaga kualitas informasi cuaca, iklim, dan geofisika, termasuk sistem peringatan dini.
"Untuk pagu 2027 sebesar Rp2,523 triliun akan kami optimalkan untuk menjaga operasional, memperkuat infrastruktur MKG, memelihara peralatan operasional, dan meningkatkan kualitas informasi dan peringatan dini," tuturnya.
Menurut Faisal, salah satu upaya penguatan infrastruktur dilakukan melalui program Strengthening Climate and Weather Services Capacity Phase 2.
Program tersebut mendapat alokasi Rp204 miliar melalui pinjaman luar negeri. Anggaran itu antara lain digunakan untuk pembangunan infrastruktur radar, pengamatan kelautan, satelit, serta sistem peringatan dini banjir pesisir.
BMKG juga berencana membangun empat radar baru pada 2027. Tiga radar C-Band akan dibangun di Bali, Aceh, dan Padang, sedangkan satu radar maritim X-Band akan dibangun di Manado.
Selain membangun infrastruktur baru, BMKG akan melakukan pemeliharaan terhadap peralatan yang sudah beroperasi. Pemeliharaan mencakup 314 unit alat utama MKG di pusat dan 1.914 unit di daerah.
Penguatan layanan BMKG juga dilakukan melalui peningkatan kesiapsiagaan masyarakat. Pada 2027, BMKG menargetkan 2.370 peserta mengikuti Sekolah Lapang Gempa Bumi yang digelar di wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia.
Sekolah Lapang Iklim juga akan dilanjutkan untuk memperkuat pemanfaatan informasi iklim oleh masyarakat. Sementara bagi nelayan, BMKG menjalankan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan untuk meningkatkan pemahaman mengenai pemanfaatan informasi cuaca maritim.
Faisal berharap dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan anggaran dapat diberikan sehingga kesinambungan layanan BMKG kepada masyarakat tetap terjaga.
"Dukungan terhadap pemenuhan backlog anggaran tahun 2027 sangat kami harapkan untuk menjamin kesinambungan dan kualitas layanan MKG kepada masyarakat," ucapnya.










