Ijazah Gibran Digugat ke PTUN, Penggugat Soroti Nama Ibu Kandung

JAKARTA, iNews.id - Mercy Sihombing menggugat dokumen penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dalam gugatannya, Mercy menyoroti nama ibu kandung Gibran yang disebut disensor dalam data penyetaraan ijazah di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Mercy mengatakan data penyetaraan ijazah tersebut hanya menampilkan nama ayah Gibran, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), sedangkan nama ibu kandungnya ditutup.

“Berdasarkan berkas data penyetaraan ijazah yang berasal dari Kementerian Pendidikan sendiri, dalam hal ini secara khusus saya ingin menyoroti kejanggalan administratif, yakni penyensoran nama ibu kandung yang ditutup,” kata Mercy di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (30/8/2026).

“Ini penyensorannya, nama ayahnya dibuka, nama ibunya disensor, ditutup. Ini berkas langsung dari kementerian,” sambung dia.

Menurut Mercy, penutupan nama ibu kandung tersebut tidak sejalan dengan sistem pelayanan berdasarkan Surat Edaran Sekjen Kemendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021. Dalam aturan tersebut, nama ibu kandung ditempatkan sebagai instrumen utama dalam proses verifikasi dan identifikasi pemohon.

“Namun faktanya, di data penyetaraan ijazah Gibran ini nama ibunya ditutup, sehingga memicu spekulasi publik dan merusak kepastian hukum dalam tata kelola administrasi negara,” ujar dia.

Mercy menilai pemerintah dan Kemendikbudristek perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar hukum yang digunakan untuk melakukan penyensoran tersebut.

“Sebab penyensoran nama ibu tanpa payung hukum adalah bentuk penyimpangan prosedur administratif,” ungkapnya.

Melalui gugatan ke PTUN, Mercy juga meminta pihak terkait membuka seluruh dokumen yang menjadi dasar proses penyetaraan ijazah secara transparan, termasuk dokumen pendidikan Gibran.

“Termasuk ijazah kalau ada atau sertifikat, kurikulum, dan dokumen evaluasi yang menjadi landasan penilaian bahwa sesuai dengan surat keterangan, pendidikan Grade 12 di UTS Insearch pantas disetarakan dengan tamat Sekolah Menengah Kejuruan peminatan Akuntansi dan Keuangan,” imbuhnya.

Dia menegaskan masyarakat berhak mengetahui standar akademik yang digunakan dalam proses penyetaraan tersebut serta memastikan standar itu dapat dipertanggungjawabkan secara sah dan objektif.

“Tahapan kami sudah masuk ke e-Court. Langkah pertama, kami sudah menyampaikan dan secara resmi sudah membacakan gugatan. Dan kamis besok kami menunggu jawaban dari Kemendikdasmen,” jelasnya.