Jelang Demo DPR Hari Ini, Jalan Gatot Subroto Mulai Disekat Water Barrier
JAKARTA, iNews.id - Polisi mulai melakukan penyekatan lalu lintas di depan Gedung DPR/MPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, menjelang aksi unjuk rasa yang dijadwalkan berlangsung Kamis (27/8/2026). Akses kendaraan tepat di depan kompleks parlemen ditutup menggunakan water barrier sejak pukul 07.00 WIB.
Berdasarkan pantauan di lokasi, sejumlah personel kepolisian disiagakan untuk mengamankan titik penyekatan. Kendaraan yang hendak melintas tepat di depan Gedung DPR tidak dapat meneruskan perjalanan melalui jalur tersebut.
Arus kendaraan dari arah selatan dialihkan ke kiri menuju Jalan Gerbang Pemuda atau kawasan Gelora Bung Karno (GBK) sebelum mencapai kompleks parlemen. Pengendara juga dapat memilih jalur Jalan Patal Senayan maupun Tol Dalam Kota.
Kondisi lalu lintas di sekitar lokasi terpantau padat. Sejumlah pengendara sepeda motor memperlambat laju kendaraan saat mendekati penyekatan.
Sebagian pengendara bahkan berhenti sejenak untuk menanyakan jalur kepada petugas. Ada pula pengendara yang mengambil gambar situasi penyekatan di depan Gedung DPR.
Penyekatan dilakukan menjelang aksi sejumlah kelompok massa yang dijadwalkan menyampaikan aspirasi di kawasan DPR/MPR RI pada hari ini.
Aksi tersebut berpotensi memengaruhi arus kendaraan di sejumlah ruas jalan sekitar Senayan. Pengguna jalan diminta mengantisipasi kepadatan dan mempertimbangkan jalur alternatif jika hendak melintas di kawasan tersebut.
Sejumlah ruas yang berpotensi terdampak meliputi Jalan Gatot Subroto, Jalan Gerbang Pemuda, Jalan Asia Afrika, serta akses menuju Semanggi dan Slipi.
Kepolisian menyiapkan pengamanan di sekitar lokasi aksi. Rekayasa lalu lintas akan diterapkan secara situasional sesuai kondisi di lapangan dan jumlah massa yang hadir.
Masyarakat diminta memantau informasi lalu lintas melalui kanal resmi kepolisian maupun aplikasi navigasi untuk mengetahui kondisi jalan secara real time.
Pengguna jalan juga diimbau mengikuti arahan petugas dan menghindari kawasan DPR/MPR RI jika tidak memiliki kepentingan mendesak.
