Gerak Cepat Tangani Gempa NTT, AHY: Pemerintah Segerakan Tanggap Bencana, Evakuasi Korban dan Pulihkan Akses

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah mempercepat penanganan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan memprioritaskan evakuasi korban, penyaluran bantuan, pembukaan akses terputus, serta pemulihan konektivitas dan layanan dasar masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah melakukan penanganan secara cepat dan terpadu. Sejumlah pejabat pemerintah pusat juga ditugaskan menuju Labuan Bajo dan Maumere untuk memastikan respons di lapangan berjalan optimal.

Puluhan ribu paket sembako dari Bantuan Presiden (Banpres) telah diberangkatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak. Kementerian dan lembaga terkait juga menjalankan penanganan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

“Pemerintah bergerak cepat. Yang paling utama adalah memastikan masyarakat terdampak mendapatkan pertolongan, bantuan, dan layanan yang dibutuhkan. Akses menuju wilayah terdampak juga harus segera dipastikan agar proses penanganan darurat tidak terhambat,” ujar AHY.

Dari sektor infrastruktur, AHY meminta Kementerian Pekerjaan Umum mengerahkan sumber daya untuk membuka akses terputus sekaligus memulihkan konektivitas dan layanan dasar masyarakat.

“Konektivitas adalah prioritas, karena tanpa akses, bantuan tidak akan sampai. Karena itu, jalan yang terdampak harus segera ditangani agar mobilitas petugas, bantuan logistik, dan masyarakat tetap dapat berlangsung,” kata AHY.

Kementerian PU melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT kini menangani 12 titik longsoran. Tiga titik berada di ruas Ruteng–KM 210, satu titik di KM 210–Batas Kabupaten Manggarai, dan delapan titik lainnya berada di ruas Aegela–Batas Kota Ende.

Loader dan excavator telah dikerahkan untuk membersihkan material longsoran sekaligus menjaga jalan tetap dapat dilalui. Penanganan tetap memperhatikan keselamatan petugas karena masih terdapat potensi gempa susulan.

Pemulihan layanan dasar, termasuk ketersediaan air, juga menjadi prioritas pemerintah. Kementerian PU melakukan inspeksi terhadap infrastruktur sumber daya air di wilayah terdampak.

Hasil pemeriksaan awal menunjukkan Bendungan Napungete, Waerita, dan Mbay secara visual dalam kondisi baik. Pemeriksaan teknis lebih lanjut masih berlangsung.

Sementara itu, Bendung dan jaringan Daerah Irigasi Wae Laku di Manggarai Timur mengalami kerusakan ringan pada bendung. Longsoran juga ditemukan menutup saluran sekunder.

BBWS Nusa Tenggara II menyiagakan sejumlah peralatan pendukung, termasuk drilling rig dan truck crane, untuk mempercepat penanganan sesuai kebutuhan di lapangan.

Pemerintah juga memberikan perhatian terhadap SPAM Waemese di Labuan Bajo agar layanan air minum masyarakat dapat segera dipulihkan. Penanganan Daerah Irigasi Wae Laku di Manggarai Timur terus dilakukan untuk menjaga keberlangsungan layanan sumber daya air.

“Prioritas kami dari sisi infrastruktur adalah jangan sampai kerusakan dan terputusnya akses memperberat kondisi masyarakat ataupun menghambat penanganan darurat. Konektivitas dan layanan dasar yang terdampak harus dipulihkan secepat mungkin,” ucap AHY.

Pemerintah juga melakukan pemeriksaan dan verifikasi kerusakan jalan, jembatan, infrastruktur sumber daya air, sistem penyediaan air minum, rumah warga, serta fasilitas publik lainnya. Hasil assessment tersebut akan menjadi dasar penentuan kebutuhan penanganan pada tahap berikutnya.

Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mengonsolidasikan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, BNPB, pemerintah daerah, BPBD, dan unsur terkait agar respons bencana berjalan cepat, terpadu, serta tidak tumpang tindih.

“Pemerintah terus berkoordinasi dan hadir memastikan proses cepat tanggap darurat bencana, serta rehabilitasi dan rekonstruksi atas rumah, infrastruktur, dan fasilitas publik dapat berjalan efektif, cepat, dan tepat guna,” tutur AHY.

AHY menegaskan penanganan bencana tidak berhenti setelah fase tanggap darurat selesai. Pemerintah akan melanjutkan rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan hasil assessment kerusakan serta kebutuhan masyarakat di lapangan.

Pemulihan akan dilakukan secara cepat, tepat, aman, dan lebih tangguh. Infrastruktur yang rusak tidak hanya dikembalikan fungsinya, tetapi juga akan dibangun dengan memperhatikan ketahanan terhadap risiko bencana di masa mendatang.

“Setelah fase darurat, kita harus memastikan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan tuntas. Infrastruktur yang dibangun kembali harus lebih kuat dan lebih tahan terhadap gempa sehingga masyarakat juga semakin terlindungi,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi seluruh unsur yang bekerja di lapangan, mulai dari TNI, Polri, BPBD, relawan, pemerintah daerah, hingga jajaran teknis kementerian terkait, termasuk Kementerian PU.

“Kepada seluruh petugas di lapangan, TNI, Polri, BPBD, relawan, dan jajaran teknis kementerian, saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya. Teruslah bekerja dengan cepat, cermat, dan penuh empati,” kata AHY.

AHY menyampaikan belasungkawa kepada masyarakat yang kehilangan anggota keluarga, mengalami luka, maupun mengalami kerugian akibat gempa bumi di NTT.

“Atas nama pribadi dan pemerintah, saya menyampaikan turut berduka cita yang mendalam atas jatuhnya korban jiwa, korban luka, serta kerusakan akibat gempa bumi yang terjadi di Nusa Tenggara Timur,” ujar AHY.

“Doa kita semua untuk seluruh masyarakat NTT yang terdampak. Semoga setiap keluarga diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi musibah ini. Kita akan lalui ini bersama. Pemerintah akan terus hadir hingga kondisi masyarakat dan wilayah terdampak berangsur pulih,” tutup AHY.