Prabowo Perintahkan Kapolri dan Panglima TNI Usut 1.000 Tambang Ilegal

JAKARTA, iNews.id - Presiden Prabowo Subianto menyoroti keberadaan sekitar 1.000 tambang ilegal di Indonesia. Dia meminta Panglima TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengusut aktivitas pertambangan ilegal tersebut.

Menurut Prabowo, aktivitas ilegal tersebut tidak mungkin berjalan tanpa keterlibatan pejabat terkait. Hal itu ia sampaikan dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Prabowo menegaskan aparat penegak hukum harus serius menangani aktivitas tambang ilegal. Dia mempertanyakan bagaimana ribuan tambang dapat beroperasi tanpa adanya keterlibatan pejabat kepolisian maupun TNI.

“Karena itu saya minta bener-bener Panglima TNI dan Kapolri, usut! Tidak mungkin 1.000 tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan TNI,” ujar Prabowo.

Selain menyoroti tambang ilegal, Prabowo meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusut dugaan keterlibatan oknum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam berbagai aktivitas penyelundupan.

“Tapi Menteri Keuangan, usut Bea Cukai juga! Iya, kan?” kata Prabowo.

Pernyataan tersebut disambut sorak-sorai dan tepuk tangan dari anggota DPR, MPR, serta DPD RI yang hadir dalam Rapat Paripurna.

Prabowo juga menyoroti kinerja Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI dalam mencegah penyelundupan di wilayah perairan Indonesia. Dia mempertanyakan masih maraknya penyelundupan di kawasan perbatasan.

“Bakamla, tugasmu jaga itu penyelundupan. Kenapa masih banyak penyelundupan di situ?” ucap Prabowo.

Menurut Prabowo, pembenahan internal di berbagai instansi negara diperlukan untuk mencegah kebocoran keuangan negara dan menjaga sumber daya nasional. Dia meminta proses tersebut dilakukan secara berani tanpa pandang bulu.

“Saudara-saudara, tidak ada masalah. Kita justru menantang mereka berbuat yang terbaik ya. Mereka itu anak-anak kita, tapi kita harus berani,” kata Prabowo.