Cegah Keracunan MBG, Keamanan Makanan Diminta Lebih Diperketat

JAKARTA, iNews.id - Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi) mengingatkan seluruh pihak yang terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar memperketat pengawasan keamanan pangan. Langkah ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kasus keracunan makanan yang dapat mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut.

Ketua Umum DPP Gapembi Alven Stony mengatakan, keamanan pangan harus menjadi perhatian utama mulai dari proses penyediaan bahan makanan hingga makanan diterima oleh penerima manfaat.

Menurutnya, satu kasus keracunan makanan dalam program MBG dapat berdampak luas karena informasi dapat menyebar dengan cepat.

“Jangan pernah menganggap sepele persoalan keamanan makanan. Satu orang saja mengalami keracunan, dampaknya bisa meluas. Informasinya bisa menyebar dengan sangat cepat, bahkan ke seluruh dunia. Karena itu, seluruh anggota dan mitra Gapembi harus benar-benar waspada,” kata Alven di Jakarta, Sabtu (8/8/2026).

Alven menyampaikan hal tersebut saat menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Nasional Relawan Masyarakat Bersatu Gotong-royong (DPN REL MBG).

Dalam kesempatan itu, dia menegaskan pengawasan keamanan makanan tidak boleh hanya dilakukan ketika makanan selesai diproduksi. Pemeriksaan harus dimulai sejak bahan baku diterima, proses pengolahan, produksi, hingga distribusi.

Menurut dia, setiap tahapan memiliki risiko yang harus dikendalikan secara disiplin, terlebih makanan MBG diproduksi dalam jumlah besar dan dibagikan kepada banyak penerima manfaat dalam waktu hampir bersamaan.

“Mulai dari bahan baku masuk harus diperiksa. Kemudian bagaimana proses pengolahannya, produksinya, sampai distribusinya. Semuanya harus mengikuti standar keamanan pangan. Jangan ada satu tahapan pun yang diabaikan,” ujarnya.

Alven juga meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mitra, dan pihak distribusi memastikan makanan yang dikirim benar-benar aman untuk dikonsumsi.

Selain proses produksi, Alven mengingatkan pentingnya memperhatikan batas waktu konsumsi makanan MBG.

Dia meminta makanan yang sudah melewati batas aman konsumsi tidak diberikan kepada penerima manfaat meskipun kondisi fisiknya masih terlihat baik.

“Pastikan sebelum didistribusikan makanan memang layak dimakan. Harus jelas sampai pukul berapa makanan tersebut aman dikonsumsi. Jangan sampai makanan yang sudah melewati batas waktu konsumsi tetap diberikan kepada penerima manfaat,” kata Alven.

Menurutnya, penerapan standar tersebut menjadi bagian penting untuk menjaga kualitas dan keamanan Program MBG.

Gapembi juga menyambut kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang mewajibkan pemberian label dan segel pada ompreng makanan MBG di sejumlah wilayah.

Kebijakan tersebut tertuang dalam surat BGN Nomor S-20/06.04/VIII/2026 tertanggal 8 Agustus 2026 tentang Pemberian Label pada Ompreng.

Aturan tersebut mengharuskan setiap SPPG menyertakan label yang berisi informasi kandungan gizi, batas waktu konsumsi, serta larangan membawa pulang makanan MBG.

Label tersebut harus mudah dibaca, tidak mudah hilang, dan ditempatkan pada bagian penutup ompreng agar mudah terlihat.

Alven menilai kebijakan tersebut penting karena memberikan informasi yang jelas kepada penerima manfaat sekaligus membantu pengawasan keamanan pangan.

“Gapembi menyambut baik kebijakan BGN ini. Label batas waktu konsumsi sangat penting. Semua pihak akhirnya mempunyai pegangan yang jelas kapan makanan harus dikonsumsi dan kapan tidak boleh lagi dikonsumsi,” ujarnya.

Dalam kegiatan pelantikan DPN REL MBG tersebut, hadir pula Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (BKP) RI Muhammad Qodari.

Qodari meminta pengurus REL MBG yang baru dilantik menjalankan organisasi dengan semangat pelayanan dan gotong royong untuk mendukung keberhasilan Program MBG.

Ia juga memberikan apresiasi kepada Gapembi sebagai salah satu asosiasi mitra BGN yang dinilai aktif memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program tersebut.

Bagi Gapembi, dukungan terhadap MBG harus diwujudkan melalui kerja nyata di lapangan, terutama memastikan makanan yang diterima masyarakat tidak hanya bergizi tetapi juga aman dikonsumsi.

“Program ini menyangkut jutaan penerima manfaat. Karena itu, keberhasilannya menjadi tanggung jawab bersama. Kita harus menjaga kualitas, keamanan pangan, dan kepercayaan masyarakat terhadap MBG,” kata Alven.