Menko Polkam Ultimatum Penyebar Konten Hoaks Provokatif: Kami Tindak Tegas, Tak Ada Toleransi!
JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal (Purn) Djamari Chaniago memastikan, video demonstrasi besar yang beredar di media sosial merupakan informasi bohong atau hoaks. Dia menyatakan bakal mengungkap dalang penyebar video bernarasi provokatif tersebut.
Menurutnya, video itu merupakan dokumentasi dari unjuk rasa di masa lalu. Dia memastikan tak ada unjuk rasa besar yang terjadi pada saat ini.
"Video itu saya nyatakan tidak benar. Tidak ada di wilayah Indonesia, di tanah air kita, ada hoaks-hoaks yang seperti itu. Mungkin itu dari masa lalu. Pada saat sekarang ini, tidak ada," kata Djamari di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2026).
Djamari mengatakan, pemerintah telah bekerja bersama TNI-Polri dengan sungguh-sungguh untuk menjaga kondusivitas.
"Akunnya akun siapa ini? Ada akunnya, kami akan temukan itu. Makanya tadi saya katakan, kalau misalnya terjadi bahwa itu ada indikasi dan bisa memenuhi ketentuan melanggar tindak pidana kami akan lakukan itu. Kami akan melakukan tindakan sangat tegas," kata Djamari.
Lebih lanjut, Djamari menyatakan pemerintah tak melarang unjuk rasa yang merupakan bentuk penyampaian pendapat dari masyarakat. Namun, dia menekankan setiap unjuk rasa tidak boleh anarkistis.
"Yang dilarang yang tidak diharapkan adalah suatu tindakan-tindakan anarkis. Tindakan-tindakan, kalau misalnya unjuk rasa yang ditertib, menyampaikan kritikan, boleh-boleh saja. Bahkan beberapa kali Presiden mengatakan kritikan itu perlu," ucap Djamari.
"Bahkan kami yakini, kritikan-kritikan semacam itu sangat menyegarkan buat kami. Sangat menyegarkan. Kalau soal itu silakan, unjuk rasa, tidak masalah. Selama, tadi ya, tidak mengganggu kepentingan rakyat, masyarakat luas, selama dilakukan dengan tertib, tidak melakukan perusakan, tidak apalagi sampai dengan pembakaran seperti masa-masa lalu," imbuhnya.
Djamari menyatakan, pemerintah tidak akan menoleransi segala bentuk anarkisme.
"Ya, ada kantor pemerintahan sempat terbakar, atau dibakar. Itu sudah tidak ada toleransi buat kami. Ke depan tidak mungkin akan terjadi. Kami akan lakukan secara tegas," katanya.
