Bahlil Siapkan Insentif Bioetanol E10, Janji Skema Baru Tetap Untungkan Petani

JAKARTA, iNews.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyiapkan formula insentif untuk program bioetanol E10 yang ditargetkan mulai diterapkan pada 2027. Skema tersebut dirancang untuk menjaga keberlanjutan program sekaligus memastikan kepentingan industri dan petani tetap terlindungi.

Menurutnya pemerintah masih menyusun skema insentif tersebut. Bahlil menjelaskan kebutuhan dukungan harga belum mendesak karena harga bioetanol saat ini masih kompetitif dibandingkan bensin nonsubsidi.

Bahlil menyebut harga bioetanol berada di kisaran Rp11.000 per liter. Sementara itu, harga bensin nonsubsidi berada di sekitar Rp16.000 per liter. Selisih harga tersebut membuat program bioetanol belum membutuhkan dana talangan untuk menutup disparitas.

"Kalau etanolnya di Rp11.000 kemudian harga bensin sekarang Rp16.000, berarti kan ada selisih. Itu mungkin tidak ada dana talangan," ujarnya saat ditemui di Kementerian ESDM, Senin (3/8/2026).

Namun, kondisi tersebut bisa berubah jika harga minyak dunia mengalami penurunan. Bahlil mengatakan pemerintah perlu menyiapkan formula insentif jika harga bensin nantinya berada di bawah harga bioetanol.

"Tetapi ketika harga minyak dunia turun, contoh menjadi Rp9.000 atau Rp10.000, etanolnya Rp11.000, berarti akan ada selisih. Nah, ini yang kita akan membentuk ininya. Kita akan membuat satu formulasi yang baik untuk kepentingan industri, petani, dan negara," katanya.

Bahlil menje, bahan baku bioetanol berasal dari tiga komoditas utama, yakni jagung, singkong, dan tebu. Khusus tebu, bahan yang digunakan berasal dari molase yang selama ini memiliki nilai ekonomi relatif rendah.

Pemerintah juga ingin memastikan pengembangan bioetanol tetap memberikan keuntungan bagi petani. Saat ini, harga molase berada di kisaran Rp1.000 per kilogram, sedangkan harga bioetanol mencapai sekitar Rp11.000 per liter.

Terkait kemungkinan pengelolaan skema insentif melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), Bahlil belum memberikan kepastian. Dia menilai pembahasan mengenai kelembagaan masih terlalu dini karena pemerintah masih memprioritaskan penyusunan formula kebijakan.

"Nanti, atau besok kau ganti saya jadi menteri. Pertanyaan kalian ini terlalu maju jauh sekali. Ini yang saya berpikir pun belum, kau sudah tanya," ujar Bahlil.