Pimpinan Buruh Peringatkan ke DPR soal Potensi Kerusuhan Besar Agustus 2026

JAKARTA, iNews.id - Perwakilan koalisi besar serikat buruh Indonesia menemui pimpinan DPR untuk menyerahkan draf Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/8/2026). Parlemen diminta serius membahas RUU tersebut lantaran ada prediksi di bulan Agustus akan ada kerusuhan besar.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengatakan, pihaknya telah menyiapkan draf RUU Ketenagakerjaan selama sepekan ini. Sedianya ada 18 konfederasi buruh dan 157 federasi tingkat nasional yang membawa draf RUU itu ke DPR.

"Kami menyiapkan draf RUU Ketenagakerjaan selama satu minggu penuh untuk bisa berdiskusi dengan DPR," ujar Andi usai menyerahkan draf RUU Ketenagakerjaan kepada Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal.

Andi pun meminta parlemen untuk serius membahas RUU tersebut. Pasalnya, dia mengingatkan situasi saat ini rawan lantaran diprediksi ada kerusuhan besar.

"Kami juga mengingatkan kepada DPR, karena situasi ini sangat rawan. Seperti teman-teman tahu, Agustus diprediksi akan ada kerusuhan besar," ujar Andi.

"Dan memang kami di level tingkat lapangan sudah ada situasi-situasi yang kami sadari akan sangat-sangat rawan. Sangat rawan satu minggu terakhir, dan ini koalisi besar perjuangan buruh Indonesia mengingatkan kepada DPR dan pemerintah agar serius dalam pembahasan RUU Ketenagakerjaan," katanya.

Pihaknya juga tidak ingin tragedi unjuk rasa berjilid-jilid seperti saat pengesahan Omnibus Law kembali terulang.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menyampaikan, pihaknya terbuka menerima masukan dari masyarakat terkait RUU Ketenagakerjaan meskipun di masa reses. Menurutnya, masih ada waktu lebar bagi parlemen untuk menyempurnakan draf RUU Ketenagakerjaan ini. Dia menilai, hal ini bisa dimanfaatkan Panja RUU Ketenagakerjaan.

"Kita akan terus menerima, kita akan terus meng-accept dan mengakomodir masukan-masukan dalam rangka penyusunan draf naskah akademik untuk apa, UU Ketenagakerjaan ini," ucap Cucun.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya meminta masyarakat tidak terburu-buru mengaitkan pemasangan pagar tinggi di sejumlah pusat perbelanjaan atau mal dengan isu keamanan yang kini ramai di media sosial. Polisi menegaskan kondisi keamanan di Jakarta hingga saat ini tetap aman dan kondusif. 

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan, masyarakat tidak perlu membangun asumsi sendiri terkait alasan pemasangan pagar di sejumlah mal. 

“Kalau terkait ditanyakan tentang pemasangan pagar, kami minta untuk dipertanyakan kembali kepada pihak-pihak pengelola mal maksud dan tujuannya. Itu kan belum... jangan kita berasumsi,” kata Budi kepada wartawan, Sabtu (1/8/2026).

Budi menegaskan, situasi keamanan di Jakarta masih berada dalam kondisi yang terkendali. Dia juga mengutip pernyataan Gubernur Jakarta Pramono Anung yang sebelumnya memastikan Jakarta tetap aman.

“Kami kembali menyampaikan, ada statement dari Bapak Gubernur DKI bahwa situasi saat ini masih aman dan kondusif dan dapat dikendalikan,” ujarnya.

Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri membentuk Tim Preventive Strike untuk mengantisipasi potensi kerusuhan dan menjaga keamanan di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Hal itu sekaligus mengantisipasi kabar aksi besar pada Agustus 2026.

Tim tersebut beranggotakan personel dari seluruh direktorat operasional di lingkungan Polda Metro Jaya. Tim telah disiapkan sebagai langkah mitigasi apabila muncul kelompok yang berupaya mengganggu keamanan.

“Jadi sudah melakukan mitigasi awal apabila ada kelompok-kelompok yang mencoba membuat kerusuhan, membuat situasi tidak nyaman dan aman di wilayah hukum Polda Metro Jaya termasuk wilayah-wilayah penyangga, akan dilakukan tindakan tepat, tegas dan terukur,” kata Budi di Mapolda Metro Jaya pada Jumat (31/7/2026).