KPK Segel Kantor Dinas PUPR dan 2 Rumah di Pemalang, Istri Bupati Dijemput dari Pendopo
PEMALANG, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemalang dan dua rumah di Perumahan Mutiara Residence, Kelurahan Mulyoharjo, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Aktivitas petugas lembaga antirasuah juga terlihat di rumah dinas Bupati Pemalang pada Rabu (29/7/2026) dini hari.
Pantauan iNews, stiker segel KPK terpasang di pintu ruang kepala dinas PUPR Pemalang. Akses menuju ruangan tersebut juga ditutup untuk kepentingan pemeriksaan.
Selain kantor Dinas PUPR, petugas menyegel dua rumah di kawasan Perumahan Mutiara Residence. Salah satu rumah diduga milik kontraktor berinisial O yang dikabarkan memiliki hubungan kekerabatan dengan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK, Selasa (28/7/2026) malam.
Belum diketahui alasan penyegelan kantor dinas dan kedua rumah tersebut. KPK juga belum menjelaskan keterkaitan lokasi-lokasi itu dengan perkara yang sedang ditangani.
Selanjutnya pada dini hari, petugas KPK terlihat melakukan aktivitas di rumah dinas Bupati Pemalang. Istri Bupati Pemalang berinisial NFM tampak keluar dari pendopo dengan didampingi tiga petugas.
NFM sempat melambaikan tangan ke arah wartawan yang berada di lokasi. Dia tidak memberikan keterangan sebelum masuk ke dalam mobil petugas.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, NFM kemudian dibawa ke Mapolres Pemalang bersama sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk menjalani pemeriksaan.
Kapolres Pemalang AKBP Rendy Setia Permana menyampaikan melalui pesan WhatsApp bahwa KPK meminjam dua ruangan di Mapolres Pemalang. Ruangan tersebut digunakan untuk memeriksa sejumlah pihak, termasuk pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Namun, identitas lengkap pihak yang menjalani pemeriksaan belum diumumkan.
Sebelumnya, KPK menangkap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro dalam operasi senyap yang berlangsung di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, sejak Selasa (29/7/2026) malam.
OTT KPK tersebut dikonfirmasi Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto. Namun, dia belum mengungkap perkara yang melatarbelakangi kegiatan tersebut maupun jumlah pihak yang diamankan.
“Benar,” kata Fitroh saat dikonfirmasi, Rabu (29/7/2026).
Para pihak yang terjaring selanjutnya akan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka.
