Cak Imin Beberkan Daftar Undang-Undang yang Perlu Diubah: Omnibus Law Cipta Kerja hingga UU Minerba
JAKARTA, iNews.id - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar mengungkap terdapat sekitar 108 undang-undang (UU) yang perlu diubah. Hal ini demi terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia.
Pria yang akrab disapa Cak Imin ini merincikan sejumlah UU yang perlu segera dilakukan perubahan. Beleid tersebut di antaranya Omnibus Law Cipta Kerja, UU Kehutanan, UU Minerba, UU Keuangan Negara, sampai UU Agraria.
"Banyak, perubahan omnibus law, perubahan undang-undang kehutanan, minerba, keuangan negara, agraria, semua harus dirubah. Ini kita ajak semua pihak untuk berpikir itu agar menyesuaikan dengan kekuatan yang sedang kita bangun untuk berdiri di atas kaki sendiri," kata Cak Imin usai acara Harlah ke-28 PKB di JCC, Senayan, Jakarta, Kamis (23/7/2026) malam.
Dia berharap, Presiden Prabowo Subianto menyetujui inisiatif perubahan undang-undang tersebut. Cak Imin berharap Prabowo memanggil seluruh partai pendukungnya untuk mendukung rencana perubahan undang-undang ini.
"Pokoknya habis ini yang kita harapkan partai-partai dipanggil Pak Prabowo, menyusun langkah-langkah konkret agar kita bisa berdiri di atas kaki sendiri. Regulasi dibenahi. Kita berharap dengan Pak Prabowo sepakat dengan komitmen PKB itu jalan itu akan semakin lancar," tuturnya.
Cak Imin turut mengajak partai-partai lain untuk bersama-sama melakukan penuntasan upaya ini melalui reformasi regulasi. Menurutnya, dukungan politik di parlemen sangat dibutuhkan untuk membenahi ratusan regulasi yang saat ini dianggap masih menghambat kedaulatan ekonomi nasional.
Dia menambahkan, perbaikan regulasi adalah kelanjutan dari komitmen antara pemerintah dan PKB untuk memastikan kekayaan alam Indonesia dapat dinikmati sepenuhnya oleh rakyat sendiri.
"Kesungguhan inilah yang membawa kita semua hari ini pada satu kesimpulan, arah baru ekonomi ini tidak boleh berhenti. PKB akan terus bersama Pak Prabowo mensukseskan arah baru ekonomi ini," kata dia.
