Kemenhut Ubah Layanan Publik ke Digital, Tiket Taman Nasional hingga Gakkum Jadi Prioritas

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mempercepat transformasi layanan publik berbasis digital. Langkah tersebut untuk menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, mudah dan transparan.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menilai, perubahan di lingkungan Kemenhut mulai menunjukkan hasil yang positif, tidak hanya karena penyempurnaan regulasi, tetapi juga perubahan pola pikir dan budaya kerja.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada temen-temen di pusat maupun di balai, saya merasakan progres yang luar biasa. Dulu yang rasanya tidak mungkin, sekarang jadi mungkin, dengan perubahan mindset, kultur maupun regulasi yang kita lakukan. Kita perbaiki pelayanan kita terutama kepada publik,” ucap Raja Antoni dalam keterangannya dikutip, Kamis (23/7/2026).

Raja Antoni menambahkan, untuk mempercepat transformasi tersebut, dia meminta seluruh unit memetakan layanan yang dimiliki agar dapat menentukan prioritas digitalisasinya. 

Menurutnya, beberapa digitalisasi yang dapat dilakukan seperti sistem e-tiket Taman Nasional, pengaduan dalam peneggakan hukum (Gakkum), Portal Elektronik Surat Angkut Tumbuhan Alam dan Satwa Liar (Pesats) hingga Sistem Pemantauan Karhutla (Sipongi). 

Menurutnya, wajah pelayanan publik di Kemenhut juga harus mengikuti perkembangan zaman. Dia menilai, masih terdapat layanan yang menggunakan pola konvensional, sehingga perlu dibenahi menjadi lebih modern, nyaman, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Saya masih melihat ada loket yang seperti loket pembayaran listrik zaman dulu. Padahal pelayanan yang baik sudah seperti di perbankan, terbuka, antreannya tertata, bahkan masyarakat bisa memilih jadwal kedatangan dan mengetahui nomor antreannya sebelum datang,” tuturnya.

Dia mengatakan, pembenahan pelayanan tersebut menjadi salah satu agenda prioritas yang akan terus dikawal. Selain meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, transformasi digital diharapkan dapat memperkuat reformasi birokrasi sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan Kementerian Kehutanan.

“Ini agenda yang akan saya perbaiki, supaya apa yang diinginkan Bapak Presiden Presiden terkait ease of doing business bisa terwujud. Orang bisa berbisnis dengan baik karena pelayanannya cepat, sementara kita juga memperoleh kepuasan dalam memberikan layanan dan meningkatkan indeks reformasi birokrasi,” ujarnya.