Airlangga Sebut Lokasi PFII Bisa Satu Wilayah dengan KEK: Punya Produk Berbeda

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pembangunan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) di dalam zona kawasan ekonomi khusus (KEK) merupakan hal yang lumrah di banyak negara. 

Airlangga mencontohkan Dubai International Financial Centre (DIFC), yang dibangun di atas KEK. Menurutnya, konsep tersebut rencananya akan ditiru oleh pemerintah saat membangun PFII di KEK Kura-Kura Bali. 

"Di Dubai itu, Financial Center berada dalam zona ekonomi khusus, dan ini juga yang akan kita dorong di Indonesia," kata Airlangga saat ditemui di Graha Pertamina, Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Airlangga menambahkan, pembangunan pusat keuangan bukan persoalan apabila lokasinya bersinggungan dengan zona kawasan ekonomi khusus. Sebab, keduanya punya produk yang berbeda dan perlakukan yang akan berbeda juga dari pemerintah. 

"Kita sudah lihat yang di Bali. Itu eh sudah diidentifikasi. Jadi antara KEK dan PFII itu berbeda, tetapi bisa bersinggungan. Karena kalau KEK kan ada produknya, kalau PFII kan jasa keuangan," tuturnya.

Pernyataan Menko Airlangga bersinggungan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menilai pembangunan pusat keuangan atau PFII tidak boleh tumpang tindih dengan kawasan ekonomi khusus atau KEK. 

Pasalnya, dalam Undang-Undang PFII terdapat aturan kawasan berstatus KEK tidak dapat menjadi lokasi PFII. Namun, hal tersebut bukan menjadi kendala karena status KEK dapat diubah apabila diperlukan.

"Jadi KEK dikecualikan, kalau untuk saya sih KEK pun kan bisa diubah statusnya, kalau enggak oke. Tapi jadi sebetulnya lebih fleksibel. Undang-Undang enggak boleh KEK kan, masih ngotot nih, tapi yang status KEK bisa diubah, yang penting enggak boleh double gitu. Jadi enggak masalah," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita, Jakarta, Selasa (21/7/2026).