Soroti OTT Bupati Lombok Barat, Mendagri: Pembekalan dan Transparansi Sistem Tak Cukup Tanpa Integritas
JAKARTA, iNews.id — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan keprihatinannya atas kembali berulangnya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat kepala daerah.
Respon tersebut disampaikan Tito menyusul penangkapan Bupati Lombok Barat, Ahmad Zaini, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (20/7/2026).
Tito mengungkapkan kekecewaannya mengingat pemerintah telah melakukan berbagai langkah pencegahan dan pembinaan secara masif. Selain pembekalan awal dan agenda retreat, sistem keuangan daerah pun telah dibuat lebih transparan. Bahkan, para kepala daerah sebelumnya sempat dikumpulkan langsung oleh Presiden di Sentul untuk mendapatkan pengarahan.
Meski demikian, Tito menilai pemerintah tetap memiliki keterbatasan dalam mengontrol perilaku para pejabat daerah. Pasalnya, kepala daerah merupakan figur yang dipilih langsung oleh rakyat melalui mekanisme pilkada, sehingga faktor integritas personal kembali menjadi kunci utama.
"Pertama, mereka memang dipilih rakyat rekrutmennya. Kedua, kembali ke integritas masing-masing orang," ujar Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Melalui kejadian ini, Mendagri mengimbau seluruh kepala daerah di Indonesia untuk menjadikan kasus penangkapan Bupati Lombok Barat sebagai peringatan keras. Ia meminta para pejabat daerah terus mawas diri, melakukan introspeksi, dan menjauhi segala bentuk praktik korupsi.
