Komisi V DPR Minta Menteri PU Fokus Kerja dan Tak Buat Gaduh

JAKARTA, iNews.id - Komisi V DPR meminta Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo untuk memusatkan perhatian pada pelaksanaan tugas kementerian. Selain itu, Dody diminta untuk menghentikan berbagai polemik yang belakangan menjadi sorotan publik.

Anggota Komisi V DPR, Syafiuddin Asmoro melihat dalam beberapa waktu terakhir Kementerian PU lebih sering menjadi perhatian karena berbagai kontroversi dibanding capaian kinerjanya.

Hal tersebut mulai dari keputusan Dody yang mencopot dua Direktur Jenderal terkait dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), polemik dokumen perjalanan dinas ke Amerika Serikat (AS) yang menyeret nama anggota keluarga, hingga mutasi besar-besaran pejabat di lingkungan Kementerian PU yang memicu berbagai spekulasi.

"Kami menghormati kewenangan Menteri PU dalam melakukan pembinaan organisasi. Namun ke depan kami berharap Pak Menteri lebih fokus bekerja dan tidak lagi membuat kehebohan yang dapat mengganggu konsentrasi kementerian dalam menjalankan tugasnya," ujar Syafiuddin dikutip, Jumat (17/7/2026).

Legislator PKB itu menegaskan, Kementerian PU memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan infrastruktur nasional. Karena itu, seluruh energi pimpinan kementerian seharusnya diarahkan untuk mempercepat penyelesaian program-program pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Selain fokus pada pekerjaan, dia juga mengingatkan pentingnya menjaga kekompakan dan kerukunan di lingkungan internal Kementerian PU. Menurutnya, suasana kerja yang harmonis menjadi modal utama agar seluruh jajaran dapat bekerja secara optimal.

"Seorang pemimpin harus mampu menjaga soliditas organisasi. Jika tidak bisa menjaga kekompakan internal, maka Kementerian PU akan sulit bekerja secara maksimal dalam menjalankan program-program pembangunan," ujarnya.

Syafiuddin menambahkan, seorang menteri bukan hanya dituntut mampu mengambil keputusan, tetapi juga harus menjadi figur yang mampu membangun semangat, memberikan motivasi, serta menciptakan suasana kerja yang kondusif bagi seluruh bawahannya.

"Pemimpin harus menjadi sumber semangat bagi anak buahnya. Mereka harus merasa didukung dan diajak bekerja bersama untuk mencapai target pembangunan, bukan justru dihadapkan pada situasi yang menimbulkan kegaduhan di internal organisasi," tuturnya.

Komisi V DPR, kata dia, akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program Kementerian PU agar pembangunan infrastruktur berjalan efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Kami berharap ke depan tidak ada lagi kehebohan maupun ketidakharmonisan di internal Kementerian PU. Yang dibutuhkan masyarakat adalah kinerja nyata, percepatan pembangunan, dan pelayanan publik yang semakin baik," ucapnya.

Sebelumnya, heboh di media sosial kabar Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang menerapkan mutasi besar-besaran terhadap sekitar 117 pejabat. Perombakan tersebut menyasar hampir seluruh unit kerja, mulai dari Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, sejumlah direktorat jenderal, hingga Balai Besar di berbagai daerah.

Mutasi tersebut tercatat sebagai salah satu yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Menurut isu yang beredar disebut bahwa mutasi tersebut salah satunya terkait bocornya dokumen rencana perjalanan Menteri PU Dody Hanggodo dan keluarga ke AS.

Merespons hal itu, Dody membantah kabar yang menyebut mutasi pejabat di lingkungan Kementerian PU terkait dengan isu bocornya dokumen rencana perjalanan dirinya beserta keluarga.

Dody mengakui ada mutasi yang dilakukan di Kementerian PU. Namun, dia menegaskan kebijakan tersebut merupakan hal yang biasa dan tidak memiliki kaitan dengan isu kebocoran surat.

"Mutasi, mutasi kan biasa aja. Orang pegawai gue 38.600 masa enggak boleh mutasi?” kata Dody saat menjawab pertanyaan awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7/2026), 

Saat ditanya apakah mutasi tersebut dipicu oleh isu surat perjalanan yang bocor, Dody membantah tegas. 

"Enggak ada," tuturnya.